Industri Pupuk Harus Efisiensikan Ongkos Produksi

Fabiola Febrinastri
Industri Pupuk Harus Efisiensikan Ongkos Produksi
Peletakan batu pertama pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang. (Sumber: Istimewa)

Efisiensi ongkos akan memudahkan petani mendapat pupuk.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto, menilai, industri pupuk Tanah Air harus bisa mengikuti tren global dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien. Hal itu diungkapkannya terkait peletakan batu pertama pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

"Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau cost production-nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi, industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito, dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Dito berharap, Pusri bisa menjalankan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, petani, nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani, sehingga proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien.

"Ini bisa juga mengurangi subsidi dari pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi," tuturnya.

Groundbreaking NPK di PT Pupuk Sriwidjaja itu bersamaan dengan peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Sumsel, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Turut hadir pula, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI