DPR Kecam AS yang Resmikan Kedubesnya di Yerusalem
"Langkah Trump sama saja dengan melecehkan PBB."
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengecam keras sikap Amerika Serikat (AS) yang tetap meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem, walau di tengah protes masyarakat internasional. AS dinilai tidak menghormati keputusan sidang darurat Majelis Umum PBB yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Saya mengecam keras langkah Amerika Serikat tersebut. Padahal dalam sidang darurat Majelis Umum PBB yang diikuti 128 negara, secara tegas menolak Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota Israel. Langkah Trump sama saja dengan melecehkan PBB," ujar Bamsoet, begitu ia biasa disapa, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Bamsoet minta PBB tidak lepas tangan alias mengambil langkah tegas. Dewan Keamanan PBB harus segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons kebijakan AS tersebut.
"PBB harus secepatnya turun tangan. Jika kita berdiam diri, saya khawatir sentimen anti Amerika akan meluas dan itu tentu dapat memicu benih-benih terorisme yang mengancam kedamaian dunia,” ujar Bamsoet.
Langkah Trump dinilai politisi dari Fraksi Partai Golkar ini akan menimbulkan konflik baru yang lebih besar. Masa depan perdamaian dunia akan semakin suram, situasi kawasan akan terus bergejolak.
Bamsoet juga minta Kemenlu RI segera memanggil Duta Besar AS untuk menyampaikan nota protes kepada pemerintah AS. Pemerintah Indonesia juga diminta mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina belakangan ini.
“Kita adalah negara Muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi konstitusi negara kita secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi," tandas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan, DPR melalui BKSAP selalu konsisten menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen dunia, seperti IPU (forum parlemen dunia), PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN).
“Kita konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC, kita telah menyampaikan kritik bahwa perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina,” pungkasnya.
