DPR Sayangkan Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tak Sinkron

Fabiola Febrinastri
DPR Sayangkan Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tak Sinkron
Rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Deputi BUMN dan jajarannya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). (Sumber: Istimewa)

Kabulog telah menyiapkan 1,5 juta ton beras.

Suara.com - Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, menyatakan, ia mendukung kehadiran Budi Waseso (Buwas) di Bulog. Teguh berharap, Buwas dapat memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia. 

“Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, ia sudah dapat melihat persoalan data beras, ternyata antar kementerian saja tidak sinkron,” kata Teguh, saat rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Deputi BUMN dan jajarannya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

“Kalau kita minta penjelasan dari Menteri Perdagangan kenapa mengimpor beras, selalu dikatakan bahwa ketersediaan beras di pasar ada masalah atau terjadi kelangkaan,” tambahnya.

Tetapi di sisi lain, Menteri Pertanian selalu mengatakan, kita sudah surplus, bahkan sudah bisa mengekspor.

“Ini satu pengakuan penting yang disampaikan oleh Kabulog. Menurut saya, hal ini menjadi penting bagi parlemen untuk menyelenggarakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog agar, persoalan beras ini tidak berputar-putar saling lempar. Siapa sebenarnya biang keroknya,” imbuhnya.

Senada dengan Teguh, anggota Komisi VI DPR, Lili  Asdjudiredja juga mendukung pernyataan Buwas, yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, beberapa waktu yang lalu.

“Memang benar kalau kita tidak perlu melakukan impor beras 500 ribu ton, sebab untuk menjaga jumlah stok, Kabulog telah menyiapkan 1,5 juta ton beras. Itu artinya, stok sudah cukup baik.  Jangan selalu cari untung. Hal ini harus dipertanyakan kepada Menteri Perdagangan,” ujar Lili. 

Pada kesempatan yang sama, Buwas mengatakan, sampai hari ini, pihaknya tidak bisa berpedoman pada data yang ada untuk dijadikan patokan, khususnya dalam masalah beras. Data dari Menteri Pertanian mengenai hasil produk beras belum valid. 

“Kita juga melihat data dari bidang pertanian mengenai sawah ladang, ini juga tidak jelas. Kemudian dari Menteri Perdagangan mengatakan, suplai kurang karena harga naik. Padahal faktanya tidak demikian, karena kalau kita lihat data-data di lapangan, seluruh sawah yang memproduksi padi ketika mereka panen raya itu luar biasa surplus,” papar Buwas.

Menurutnya, Bulog sendiri tidak mampu menyerap seluruh gabah dari petani. Banyak regulasi yang menghambat Bulog untuk bisa menyerap secara maksimal.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI