Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
Hal ini membuat kementerian tidak sinergi.
Suara.com - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Atas dasar itulah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi minta pemerintah berterus terang membeberkan data pangan nasional. Menurutnya, ada empat kementerian yang memiliki data berbeda ihwal produksi dan konsumsi pangan.
Dia menilai telah terjadi 'perang data pangan' di internal pemerintah. Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
“Jika kondisi seperti itu tidak diakhiri, maka persoalan pangan akan masuk pada wilayah political game,” ujar Viva, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Menurutnya, perang data pangan di internal pemerintah membuat kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pangan tidak sinergi.
“Kementan menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan untuk komoditas beras premium dan jagung telah ekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?” keluh Viva.
Dia juga melihat kejanggalan lain sehubungan dengan data beras yang surplus dan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP). Menurut Viva, CBP minus 27 ribu ton.
Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dua bulan lalu.
“Sesuatu yang tidak masuk akal, CBP minus saat surplus beras. Keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri,” imbuh politisi PAN itu.
Viva minta pemerintah mengevaluasi data dan komoditas pangan, sebab pelaksanaan distribusi pangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai tak berjalan maksimal.
