DPR dan Mendikbud Perlu Bahas Pendidikan Karakter
Harus ada pembedaan antara orang taat dengan orang radikal.
Suara.com - Untuk mencegah masuknya pengaruh paham radikal ke dalam institusi pendidikan, anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat, mengatakan, ia sudah mengusulkan pelaksanaan diskusi antara Komisi X dengan Mendikbud, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengenai pengertian yang sesungguhnya tentang pendidikan karakter.
“Apakah hal ini sudah masuk dalam kurikulum atau belum, karena hal itu harus dimulai dari kurikulum pendidikan, dan terkait juga dengan intensitas dan guru-gurunya,” ujar Mujib, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Dari pertemuan tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan.
“Apakah mereka yang akan membuatkan semacam kurikulum atau memberi catatan metodologinya, lalu bagaimana mengakomodirnya ke dalam pendidikan formal,” paparnya.
Menurutnya, hal tersebut menjadi suatu langkah yang sangat penting, dimana akan dibahas persoalan dari hulu.
“Kita sangat prihatin terhadap model baru, dimana orangtua bisa mengajak anaknya untuk ikut terlibat dalam melakukan teror bom. Ini suatu yang luar biasa dan hal itu harus ada pencegahannya,” tandas politisi Fraksi Golkar itu.
Menurutnya, harus dibedakan antara orang taat dengan orang radikal, sebab orang radikal berbeda dengan orang taat. Mujib menyatakan setuju dengan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Hanya yang menjadi persoalan adalah, nanti produknya dalam bentuk apa. Kalau dahulu adalah Tap MPR, yang mana para eksekutiflah yang harus melaksanakannya.
Ia menambahkan, sekarang yang melaksanakan hanya MPR, dengan program Sosialisasi 4 Pilar nya.
“Itu tidak cukup sama sekali, karena intensitasnya kurang, tidak masif, dan tidak terstruktur,” pungkasnya.
