facebook

Dana Optimalisasi Haji 2018 Jadi Rp 6,878 T

Fabiola Febrinastri
DPR rapat kerja dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). (Sumber: Istimewa)
DPR rapat kerja dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). (Sumber: Istimewa)

Saat ini kuota haji Indonesia 221.000 jemaah.

Suara.com - Komisi VIII DPR dan Menteri Agama sepakat asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 berubah dari SAR 1 = Rp 3.570 menjadi SAR 1 = Rp 3.850. Dengan kenaikan kurs tersebut, maka dana optimalisasi haji 2018 berubah dari Rp 6,327 triliun menjadi Rp 6,878 triliun.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII, Ali Taher Parasong, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Menurut Ali Taher, akibat kenaikan kurs tersebut, Komisi VIII menyetujui kenaikan dana optimalisasi haji sebesar Rp 580,990 miliar. Kenaikan tersebut dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang saat ini mencapai Rp 14.204 per dolar AS.

Dalam raker yang beragenda Perubahan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2108 ini, Komisi VIII juga menyetujui usulan Kemenag mengenai indirect cost BPIH Khusus tahun 2018 sebesar Rp 16,690 miliar.

Selain itu, Komisi VIII bersama Menag dan BPKH sepakat, penyediaan SAR dalam rangka BPIH 2018 meliputi, penyediaan SAR dalam rangka pembayaran living cost dilakukan Kemenag, dengan pertimbangan BPKH belum memilki pejabat pengadaan yang bersertifikat. Di sisi lain, penyediaan SAR dalam rangka operasional haji di Arab Saudi dilakukan oleh BPKH.

“Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama untuk mempercepat Keputusan Presiden mengenai besaran indirect cost BPIH 2018,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII menyetujui agar BPKH menggunakan nilai manfaat setoran awal jemaah haji untuk uang muka pembayaran indirect cost BPIH 2018 kepada Kemenag, sebelum terbitnya Keppres. Kepada BPKH, Komisi VIII minta bersama Kemenag menyusun kebijakan mengenai penyediaan mata uang SAR, guna mengantisipasi fluktuasi nilai tukar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Ali Taher menambahkan, saat ini kuota haji Indonesia 221.000 jemaah. Melalui dana optimalisasi tersebut, pemerintah mensubsidi Rp 31 juta per jemaah. Saat ini, BPIH yang dibebankan kepada jemaah ialah Rp 34,5 juta.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI