Komisi IV Jembatani Konflik PT. Lonsum dengan Masyarakat

Fabiola Febrinastri
Komisi IV Jembatani Konflik PT. Lonsum dengan Masyarakat
DPR mengunjungi Desa Muara Megang, Kecamatan Magang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. (Sumber: Istimewa)

Perusahaan adalah pilar ekonomi.

Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, bersama tim kunjungan kerja Komisi IV menjembatani konflik  antara PT. London Sumatera (PT. Lonsum) dengan masyarakat, di Desa Muara Megang, Kecamatan Magang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

“Sekarang kita bertatap muka. Kami mengundang semua stakeholders, termasuk perusahaan, dan masyarakat. Kita ajak semua untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang ada di lapangan,” kata Edhy, saat memimpin jalannya pertemuan, Sumsel, Jumat (25/5/2018) sore.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Dirjen Planologi, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen Kehutanan Sosial, Dirjen Perkebunan dari Pertanian, Wakil Bupati Musi Rawas dan Direksi PT. Lonsum.

“Kita undang semuanya, agar masalah ini bisa segera selesai dan ada tindak lanjutnya. Jangan hanya sampai di meja saja,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Permasalahan sudah berjalan 3 tahun, yaitu mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun plasma yang belum terpenuhi oleh perusahaan sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2004. Kemudian soal perambahan hutan kawasan yang beralih fungsi menjadi kelapa sawit, dan verifikasi perusahaan yang menyatakan kebun plasma seluas 272 hektare sesuai pembahasan RDP dengan Komisi IV, 12 Februari 2018.

“Setelah pertemuan ini, Komisi IV akan minta dirjen-dirjen terkait untuk memetakan masalah-masalah, kemudian baru kita ambil langkah selanjutnya dan kita panggil lagi kedua belah pihak dan pemerintah daerah untuk kita mengambil keputusan,” tandas politisi dapil Sumsel itu.

Menutup pertemuan tersebut, Edhy mengimbau masyarakat untuk menahan diri. Jangan emosi dan tidak melakukan tindakan anarkis.

“Biar bagaimanapun, perusahaan adalah pilar ekonomi. Tanpa pengusaha, negara tidak akan hidup ekonominya. Investor juga harus kita ingatkan. Kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, lebih baik kita suruh pergi saja,” tutup Edhy.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI