Komisi XI Apresiasi Pengendalian Inflasi Sumbar
Inflasi hingga April 2018 masih terjaga pada level rendah.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, menyampaikan, perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mencatat pertumbuhan tinggi, di atas 5 persen (year of year), pada triwulan I 2017. Namun pada triwulan I tahun 2018, ekonomi Sumbar tumbuh melambat ke level 4,71 persen (yoy).
Menurutnya, angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi triwulan I yang terendah sejak 2013, dan berada di bawah nasional.
Hal itu diungkapkan Hafisz, saat memimpin pertemuan antara tim kunker Komisi XI DPR dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Pemerintah Daerah Sumbar, di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Padang, Sumbar, Senin (28/5/2018).
Kunker ini dalam rangka pengawasan perkembangan ekonomi serta pengendalian inflasi daerah pada masa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
“Walau pertumbuhan menurun di awal semester, tapi inflasi hingga April 2018 masih terjaga pada level rendah, yaitu 0,69 persen (year to date), dan hingga akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 3,51 persen (yoy). Ini hasil kerja keras dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder dengan menekan volatile food-nya,” jelas Hafisz.
Politisi PAN itu mendorong TPID untuk memperkuat fungsi dan kewenangannya. Menurutnya, TPID seharusnya dapat mengintervensi pasar melalui operasi pasar, bukan hanya sekedar memantau inflasi dengan kewenangan redistribusinya.
“Inflasi menjadi momok bagi perekonomian kita, dan ini tugas kita bersama untuk mengendalikannya,” imbuh Hafisz.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Willgo Zainar melihat, inflasi yang terjadi di Sumbar banyak dipengaruhi oleh supply and demand daripada produk yang mempunyai administrate prices, yaitu harga produk yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat.
Kebijakan pemerintah pusat terhadap tarif listrik, BBM, tarif pesawat terbang, Organda, dan LPG serta gas, membuat inflasi menjadi sulit diintervensi.
“Pemerintah harus hadir dan menjaga stabilitas inflasi daerah, karena inflasi mencuri kekayaan rakyat. Inflasi menyebabkan faktor angka kemiskinan melebar, karena masyarakat terbebani oleh biaya yang lebih tinggi daripada pendapatan mereka,” tandas politisi Partai Gerindra itu.
