Wagub Maluku Termui Pimpinan DPR Soal Masalah CPNS
Fahri meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dekat.
Suara.com - Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menemui Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait permasalahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, Kamis (5/11/2018). Dalam pertemuan di gedung DPR RI itu, Wagub Maluku didampingi para Bupati, dan Anggota DPRD Maluku.
Sistem penerimaan CPNS berbasis online, dinilai menghambat hak-hak putra daerah Maluku untuk mengabdi sebagai aparatur negara. Sebab, metode seleksi menggunakan pola Computer Assisted Test (CAT), dengan standar kelulusan sesuai passing grade yang ditetapkan, justru menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya.
Menanggapi keluhan itu, Fahri Hamzah mengatakan, kebutuhan daerah terhadap ASN mendesak. Sementara, pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan.
"Karena itu harus ada kebijakan yang ditahap awal. Paling tidak dijelaskan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara memenuhi angka yang ada itu. Teman-teman ini (Maluku), berharap jangan pemenuhannya nanti, semua orang datang dari daerah-daerah yang dianggap maju. Itu juga jadi problem," kata dia.
Oleh sebab itu, Fahri meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dekat. Sebab kebutuhan ASN di daerah juga tidak bisa menunggu lama, karena akan ada yang pensiun.
"Kalau ada yang pensiun kan harus ada yang mengisinya. Nggak bisa kemudian seperti mesin yang nggak pakai pensiun. Ini kan bukan mesin, tetapi manusia. Jadi ini yang harus dijelaskan supaya penantiannya itu jangan terlalu lama, dan mereka memerlukan jumlah yang dibutuhkan itu terpenuhi semuanya," tambah dia.
Fahri berharap jangan masalah adiministrasi membuat lambat. Padahal keperluannya besar.
"Jadi intinya, pemerintah terbuka dan harus memberikan timetable yang fix kepada daerah, karena kan harus jalan juga. Di satu sisi mereka keluaran pensiunannya banyak, tapi kapan terimanya yang baru dalam jumlah yang memadai," kata dia.
Selanjutnya, DPR akan mengkomunikasikannya dengan pemerintah, baik melalui komisi terkait maupun langsung kepada Presiden. Apalagi, keluhan ini bukan hanya di Maluku saja, tetapi juga menjadi keluhan dibeberapa daerah, terutama Timur Indonesia.
