DPR Sepakat Terapkan Keterbukaan Parlemen di Level Global

Suara.com - DPR RI dan Westminster Foundantion for Democracy (WFD) sepakat mendukung semangat dan praktik Keterbukaan Parlemen atau Open Parliament. Pelaksanaan keterbukaan parlemen bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif. 

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dengan CEO WFD, Anthony Smith di KBRI London.

“DPR telah banyak bekerja sama dengan WFD mulai dari menggalakkan hak asasi manusia melalui legislasi, meningkatkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terakhir adalah kerja sama dengan GOPAC (Global of Organization of Parliamentarians Against Corruption) dan WFD untuk penyusunan Handbook for Parliamentary Members on SDGs,” kata Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli menyampaikan peran aktif GOPAC dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip Keterbukaan Parlemen di berbagai forum Internasional. Seperti pada forum Inter Parliamentary Union (IPU), International Anti-Corruption Conference (IACC), dan Forum G20.

Baca Juga: Ketua DPR: Pemerintah Harus Sikapi PNS yang Tolak Pancasila

Atas latar belakang tersebut DPR bersama GOPAC dan WFD sepakat mendorong inisiatif Open Parliament. Dengan deklarasi ini kinerja DPR sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keterbukaan global.

“Kita ingin proses legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi DPR semakin berkualitas. Itu sebabnya, pada HUT ke-73 DPR bersama beberapa stakeholders lainnya seperti GOPAC dan IPC (Indonesian Parliamentary Centre) melakukan deklarasi Open Parliament,” kata legislator Partai Gerindra itu.

Sementara itu, CEO WFD, Anthony Smith mengungkapkan dukungannya terhadap perkembangan Parlemen Indonesia. Salah satunya ditandai dengan deklarasi DPR bergabung ke dalam Open Parliament. Upaya ini, menurut Smith merupakan sebuah langkah maju. Selain akan membuka ruang yang lebih luas bagi publik, Open Parliament juga akan meningkatkan engagement masyarakat dengan segala proses di DPR.

Ia menuturkan, meski Indonesia adalah salah satu inisiator Open Government Partnership (OGP) pada 2011, namun komitmen resmi DPR untuk bergabung Open Parliament baru di 2018 ini. Jadi ini terobosan penting bagi pengembangan institusi DPR, untuk membentuk suatu pemerintahan yang tak hanya transparan dan bersih, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.

“Saya mencatat, saat ini telah ada beberapa negara yang mendeklarasikan Keterbukaan Parlemen. Seperti Parlemen Kanada pada 2012, Parlemen Perancis pada 2015, dan Parlemen Indonesia di 2018. Namun, inisiatif positif ini masih perlu dukungan yang lebih luas,” urai Smith.

Baca Juga: Ketua DPR: Perempuan Membuat Geliat Politik Jadi Lebih Hidup

Teknis kesepakatan tersebut yang rencananya akan dilakukan Desember bertepatan dengan kegiatan Bali Democracy Forum 2018.