Ketua DPR: Pemerintah Harus Sikapi PNS yang Tolak Pancasila
Kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki.
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong semua institusi terkait untuk menyikapi dengan sangat serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.
Pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Menurutnya, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI.
Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.
Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Ketua DPR: Perempuan Membuat Geliat Politik Jadi Lebih Hidup
Berdasarkan survei, Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan, penolakan terhadap ideologi Pancasila tersebut telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.
DPR berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu. Keduanya jangan dianggap remeh.
Jika dibiarkan, maka akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI. Maka sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait, hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Apalagi keduanya tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, sehingga pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.
Hal yang paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan, masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.
DPR berharap, kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki.
