Eva Monalisa Raih Hibah AAWC untuk Program Sanitasi Air di Blora, Realisasi Pembangunan Mulai 2028
Di forum AAWC Overseas Project Session di Vientiane, Laos, anggota DPR RI ini berhasil bawa pulang hibah untuk masyarakat Blora.
Suara.com - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang, Eva Monalisa, berhasil membawa kabar baik bagi masyarakat Blora melalui forum 2026 Asia National Assembly Water Consultative Board (AAWC) Overseas Project Session di Vientiane, Laos. Proposal pembangunan sanitasi air dan pengelolaan sampah yang diajukannya mendapatkan persetujuan AAWC untuk masuk dalam program pengembangan yang direncanakan dilaksanakan pada 2028.
Keberhasilan tersebut diumumkan dalam forum 3rd Roundtable AAWC Overseas Project Session yang digelar di Crowne Plaza Vientiane, Lao PDR, Selasa (28/7/2026). Berdasarkan daftar proyek yang dipresentasikan, proposal Indonesia berjudul "Addressing Structural Water Insecurity through Integrated Water–Energy–Climate Governance in Blora, Indonesia" tercantum sebagai salah satu proyek yang memperoleh status "Development planned for 2028."
Eva menjelaskan bahwa proposal tersebut berfokus pada peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya menjawab tantangan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Blora.
"Alhamdulillah, proposal yang saya kirimkan disetujui oleh AAWC. Proposal Blora berada pada nomor satu dalam daftar pembahasan dan sudah di-approve untuk direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2028. Ini menjadi kabar baik karena Blora memperoleh dukungan hibah AAWC untuk program sanitasi air dan pembangunan pengelolaan sampah," ujar Eva kepada Parlementaria di Jakarta.
Baca Juga: Komisi III DPR: Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI tersebut, nilai hibah yang akan diberikan masih akan ditentukan oleh pihak AAWC. Namun, kepastian masuknya proposal Blora ke dalam program pengembangan menjadi langkah penting untuk merealisasikan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
"Kami memang diminta menyusun proposal yang kemudian dipresentasikan dalam forum. Proposal yang kami ajukan berkaitan dengan pemberdayaan air bersih di Blora sekaligus pengelolaan sampah. Alhamdulillah, usulan tersebut diterima dan direncanakan menjadi program tahun 2028," jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Eva juga mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam forum internasional tersebut merupakan undangan khusus dari AAWC, bukan bagian dari delegasi institusi DPR RI maupun Komisi VII DPR RI. Seluruh kebutuhan perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung langsung oleh penyelenggara.
"Ini merupakan undangan khusus dari AAWC. Seluruh perjalanan, hotel, dan fasilitas disediakan oleh mereka. Jadi bukan melalui DPR ataupun Komisi. Dari Indonesia yang diundang hanya dua orang anggota DPR, yakni saya dari Fraksi PKB dan Bapak Rokhmin Dahuri dari Fraksi PDI-Perjuangan," tuturnya.
Forum 2026 AAWC Overseas Project Session mempertemukan anggota parlemen dan pemangku kepentingan dari berbagai negara Asia untuk membahas proyek-proyek strategis di bidang air, sanitasi, perubahan iklim, dan ketahanan lingkungan. Selain sesi presentasi proyek, agenda AAWC juga dilanjutkan dengan 9th AAWC Board Meeting & AAWC Climate and Water Roundtable pada 29 Juli 2026 yang membahas penguatan kerja sama lintas negara, laporan kebijakan, presentasi proposal anggota, hingga penyusunan Vientiane Statement sebagai komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola air dan ketahanan iklim di kawasan.
Baca Juga: Pembahasan Terus Berjalan di Komisi III DPR, RUU Perampasan Aset Sudah Masuk Pembahasan Batang Tubuh
Bagi Eva, persetujuan proposal tersebut menunjukkan bahwa aspirasi daerah dapat diperjuangkan hingga forum internasional dan membuka peluang kerja sama global untuk mendukung pembangunan daerah.
"Harapan saya, program ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Blora melalui peningkatan akses air bersih, sanitasi yang layak, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini menjadi bukti bahwa diplomasi parlemen juga dapat menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat di daerah," pungkasnya. ***
