DPR Minta Inggris Beri Keleluasaan bagi WNI untuk Dapat Visa Kunjungan

Fabiola Febrinastri
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berjabat tangan dengan The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office, Simon Mc Donnald. (Dok: DPR)
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berjabat tangan dengan The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office, Simon Mc Donnald. (Dok: DPR)

Setelah Brexit, ada beberapa peraturan yang perlu disesuaikan terkait visa.

Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, menyampaikan aspirasi Warga Negara Indonesia (WNI) terkait visa Inggris. Ia berharap, peningkatan kerja sama antara United Kingdom (Inggris) dan Indonesia dapat dibarengi dengan keleluasaan bagi WNI untuk mendapatkan visa kunjungan ke Inggris.

Harapan itu disampaikan Nurhayati dalam pertemuan dengan Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office, Simon Mc Donnald, dalam Konferensi Mobilising Global Voices: Perspectives from the Global South, di Inggris, baru baru ini.

Menjawab hal tersebut, Simon mengatakan, pada prinsipnya, Inggris siap menerima siapa saja yang datang, atau dengan kata lain, Inggris merupakan negara yang terbuka. Namun setelah Brexit, memang ada beberapa peraturan yang perlu disesuaikan terkait visa.

Ia melanjutkan, Parlemen Indonesia dan Inggris selama ini telah menjalin hubungan yang baik, salah satunya melalui lembaga The Westminster Foundation for Democracy (WFD), yang berupaya mendorong kemajuan demokrasi di dunia.

Menurutnya, kerja sama ini sudah berjalan dengan baik.

“Dalam beberapa kasus demokrasi, kini dihadapkan pada sejumlah tantangan, sehingga kita perlu memperhatikan keberlanjutan demokrasi itu sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, keduanya juga berdiskusi mengenai sistem Pemilihan Anggota Legislatif yang berbeda antara di Inggris dan Indonesia. Di Inggris, jelas Simon, sistem yang dianut adalah Single-Member Constituency (sistem distrik), di mana di dalam satu distrik terdapat lebih kurang 100.000 pemilih untuk satu kursi yang diperebutkan. Jumlah anggota parlemen (House of Commons) di Inggris mencapai 650 orang.

Sementara itu di Indonesia, jelas Nurhayati, sistem yang dianut adalah Multi-Member Constituency (sistem proporsional) dan jumlah anggota parlemen yang dipilih mencapai 560 orang (yakni dalam periode 2014-2019).

Di dapilnya sendiri, papar politisi Partai Demokrat ini, ada 8 kursi yang diperebutkan dari jumlah pemilih mencapai 3,5 juta orang.

“Itu jumlah dapil yang sangat besar, berbeda dari Inggris. Jadi mari kita lihat hasilnya nanti. Tapi secara pribadi saya berdoa agar Anda berhasil,” tanggap Simon kepada Nurhayati.

Nurhayati juga menyampaikan tentang peran Parlemen Indonesia dalam berkontribusi bagi tujuan pembangunan global. Salah satunya dengan membentuk Panitia Kerja SDGs, yang  hasil kerjanya telah disampaikan dalam Sidang SDGs di New York.

Disampaikan juga bahwa parlemen Indonesia akan menggelar sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang ketiga di Bali pada September 2019, dengan tema Combating Inequality Through Social and Economic Inclusion. Ia berharap Simon bisa hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saya akan sangat senang jika Anda bisa hadir dan berbicara pada forum tersebut,” kata Nurhayati, disusul dengan ungkapan apresiasi dari Simon atas undangan tersebut, seraya berkata pihaknya akan berupaya untuk hadir secara pribadi.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS