Ketua DPR : Pemerintah Sebaiknya Beri Perhatian pada Penghambat UNBK
UNBK tahun ini belum sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh siswa.
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo minta pemerintah memberi perhatian khusus pada faktor hambatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hambatan itu bisa dihilangkan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Bambang menyatakan prihatin karena UNBK tahun ini belum sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh siswa, karena sejumlah daerah belum terjangkau jaringan internet. Sebanyak 39 persen peserta ujian masih berbasis kertas.
Di Pulau Jawa sekali pun, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK, karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet, misalnya di Kabupaten Garut. Di kawasan ini hanya 48 persen siswa yang bisa mengikuti UNBK.
Ketua DPR berharap, pemerintah bisa memberikan respons cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun-tahun mendatang. Semua peserta harus bisa mengikuti UNBK.
Baca Juga: UNBK Digelar Maret 2019, Mendikbud Targetkan 98 Persen SMA Punya Internet
Untuk target itu, sinergi antara Kemdikbud dan Kominfo menjadi sangat penting. Kemdikbud diminta memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot). Informasi dari Kemdikbud itu hendaknya segera ditindaklanjuti Kominfo.
Hambatan pelaksanaan UNBK tentu layak dikaitkan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur. Publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal.
Proyek Palapa Ring menyediakan kabel fiber optik yang memungkinkan penyediaan akses internet berdaya jangkau Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Ketua DPR berharap, pemerintah bisa segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah Tanah Air.
