Ketua DPR Tegaskan Pentingnya Studi Kelayakan Pemindahan Ibu Kota

Fabiola Febrinastri
Ketua DPR Tegaskan Pentingnya Studi Kelayakan Pemindahan Ibu Kota
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Dok : DPR)

Ia mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik.

Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya studi kelayakan dan susunan anggaran secara baik dan tepat untuk merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Studi kelayakan tersebut mulai dari infrastruktur, bandara, transportasi, dan sumber daya manusia (SDM).

“Sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan," uajr Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementaria, Jakarta, Selasa, (30/4/2019).

Sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, menurutnya, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun SDM, akan membuat pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik. Hal itu mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangatlah besar.

Baca Juga: Ketua DPR Ajak Swasta Aktif Bantu Dunia Pendidikan

"Selain itu, kami mendorong pemerintah untuk dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik, sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, mengingat pemindahan ibu kota bersifat jangka panjang," papar Bamsoet.

Menurut informasi yang beredar, Presiden Joko Widodo akan berkonsultasi dengan beberapa pihak, mulai dari DPR, tokoh formal, hingga tokoh masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota ini. Jokowi menjelaskan, konsultasi pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa menyangkut masa depan dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI