Legislator Minta Pemerintah Evaluasi UNBK 2019
Pemerintah harus melakukan penguatan dan pembelajaran soal HOTS di sekolah.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019. Dari pengamatan yang ia lakukan, menurutnya, masih ada kelemahan konten, pembelajaran, metodologi, tenaga pendidik, kesiapan siswa, sarana dan prasarana.
“Kita minta pemerintah bisa melakukan evaluasi UNBK tahun ini, khususnya yang terkait dengan peningkatan kemampuan guru dan perbaikan konten kurikulumnya untuk bisa dibenahi,” kata Sutan, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Ia menambahkan, salah satu yang menjadi sorotan siswa dalam pelaksanaan UNBK adalah soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS) terkait penalaran yang dapat dikategorikan sulit. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan dan pembelajaran soal HOTS di sekolah agar siswa tidak kebingungan.
“Soal-soal HOTS bagus untuk memetakan dan meningkatkan kemampuan siswa, tetapi tidak dibarengi kesiapan guru-guru di sekolah untuk memecahkan model-model soal HOTS. Ini semua harus kita perbaiki ke depan,” pesan politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Ketua DPR Tegaskan Pentingnya Studi Kelayakan Pemindahan Ibu Kota
Ia melanjutkan, kesulitan dalam soal karena sudah menggunakan standar internasional, sehingga butuh waktu yang panjang untuk mengenalkan HOTS ke seluruh guru dan pelajar di Indonesia. Jika tidak dikenalkan sejak sekarang, nilai Indonesia untuk meraih standar Program for International Student Assessment (PISA) takkan pernah bertambah.
Selain itu, ia melihat berbagai persoalan teknis dan kendala yang dialami sekolah dalam menjalankan UNBK belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah melalui sekolah harus mengecek dan menguji coba kesiapan komputer dan jaringan internet setiap sekolah.
Langkah ini juga untuk memastikan kesiapan daya listrik serta kekuatan jaringan.
“Mayoritas pelaksanaan UN saat ini berbasis komputer. Persoalan teknis dan kendala sekolah yang belum punya sarana layak masih kerap terjadi, sehingga kita mengharapkan dinas pendidikan memiliki daya tanggap untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam ujian nasional," harap legislator dapil Jambi itu.
Tahun ini sebanyak 28 juta pelajar mengikuti proses ujian akhir menggunakan komputer. Dari jumlah itu, sekitar 49 persen menggunakan metode UNBK, sementara 34,6 persen sekolah masih menggunakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Dan Pensil (UNKP).
Baca Juga: Ketua DPR Ajak Swasta Aktif Bantu Dunia Pendidikan
Pelaksanaan UNBK diwarnai dengan sejumlah kendala, termasuk kasus sulitnya siswa login ke sistem. Hal ini perlu menjadi catatan perbaikan ke depannya.
