Ketua DPR Minta Rapat Gabungan Bahas Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS

Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo minta Komisi II DPR yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri untuk segera menggelar rapat kerja gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian, untuk mencari tahu lebih detail terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya berbagai teori konspirasi yang kadangkala menyesatkan masyarakat.

“Sebenarnya KPU maupun pemerintah dan DPR sudah mengantisipasi hal ini, dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang, agar meringankan beban kerja petugas KPPS. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500 orang. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan,” ujar Bamsoet, saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Selasa (14/5/2019). 

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain, Ketua Pengarah (AMP - TKP), Din Syamsuddin, Sekretaris (AMP - TKP), Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang dan Nasrullah.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan Pemilu 2019, sehingga perbaikan mutlak dilakukan. 

Baca Juga: DPR : Kerja Sama Indonesia - Arab Saudi harus Ditingkatkan di Semua Bidang

“Penggabungan pilpres dan pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa, bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya sedang ditinjau ulang untuk memisahkan pileg dan pilpres,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyarankan agar Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting. Selain mengurangi beban kerja petugas, juga untuk menunjukan kepada dunia betapa bangsa kita sudah maju dan modern dalam penyelenggaraan pemilu.

“Tentu yang paling penting dilakukan adalah sistem rekrutmen petugas KPPS yang juga harus diperketat. Diseleksi dengan baik, memperhatikan track record kesehatan calon petugas KPPS, sebab temuan IDI menyatakan mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki salah satu riwayat dari 13 penyakit kronis. Di samping ada juga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” terang Bamsoet.

Dari Pemilu 2019 ini, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut melihat pentingnya pemberian asuransi bagi setiap petugas KPPS. Pelatihan dan bimbingan teknis juga harus disiapkan jauh-jauh hari, terutama menyangkut kesiapan mental dan psikologis.

“Capek fisik kadang masih bisa diatasi, tapi jika sudah terkena tekanan psikologis, karena semua pihak ingin menang, itu yang kadang kala sulit diatasi. Tekanan maupun teror dari pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pemilu pasti akan selalu ada. Karenanya selain dibekali asuransi, petugas KPPS juga harus disiapkan mental dan psikologisnya,” pungkas Bamsoet

Baca Juga: Ketua DPR Minta Masyarakat Tenang, Tak Perlu Ada People Power