Ketua DPR : Masalah Keamanan Nduga harus Diatasi Bersama
Pemda diminta melakukan evaluasi terkait masalah keamanan.
Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo mendorong berbagai stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah (pemda), aparat keamanan, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, melakukan evaluasi terkait masalah keamanan.
Bamsoet menyampaikan bahwa masalah keamanan di Nduga harus segera diatasi secara bersama-sama.
“Saya minta kepada berbagai pihak di sana untuk melakukan evaluasi mengenai masalah keamanan. Sudah saatnya, masalah keamanan yang terjadi di Kabupaten Nduga diatasi secara bersama-sama dengan pemda dan seluruh elemen masyarakat di sana,” ujar Bamsoet, usai menerima kunjungan Bupati Nduga, di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Selain itu, politisi Partai Golongan Karya ini juga minta agar masalah keamanan yang sedang terjadi di Nduga tidak sampai menghambat jalannya pembangunan infastruktur. Bamsoet menegaskan, hal tersebut penting untuk menjadi perhatian, mengingat pembangunan infastruktur yang sedang dikerjakan atas perintah Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Penyebab Mati Lampu Massal Tak Jelas, Alasan DPR Panggil Direksi PLN
“Menurut saya, alangkah baiknya soal masalah keamanan tidak berdampak pada pembangunan infastruktur yang sedang dikerjakan atas perintah Presiden Joko Widodo di Kabupaten Nduga. Pembangunan jalan maupun jembatan harus tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh masalah keamanan,” tandas Bamsoet.
Pada kesempatan yang sama, Bamsoet mengingatkan, tensi pengamanan dalam mengatasi masalah keamanan di Nduga harus dikurangi, agar masyarakat di wilayah tersebut tidak dalam tanda petik ketakutan terhadap situasi ketegangan yang terjadi antara pihak tentara keamanan dengan pihak separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
“Saya mengimbau, tensi pengamanan dalam mengatasi masalah keamanan di Kabupaten Nduga harus dikurangi, agar masyarakat di wilayah tersebut 'tidak dalam ketakutan' terhadap situasi ketegangan yang terjadi antara pihak tentara keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua,” pesannya.
Untuk itu, sambung Bamsoet, selaku Ketua DPR, ia akan minta dengan segera kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR yang terkait masalah keamanan di Nduga, khususnya Komisi I dan Komisi III untuk mengundang Panglima TNI dan Kapolri dalam upaya menurunkan tensi ketegangan di sana. Ia berharap, Panglima TNI dan Kapolri dapat melakukan langkah-langkah kerja sama dengan stakeholder di Nduga.
“Selaku Ketua DPR, saya minta kepada Komisi I dengan segera mengundang Panglima TNI untuk membicarakan hal ini bersama-sama, dengan tujuan dapat menurunkan tensi ketegangan di Kabupaten Nduga. Saya juga mendorong Komisi III untuk segera mengundang Kapolri, dengan harapan dapat bekerjasama dengan stakeholder di sana seperti Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor (Polres) untuk diberdayakan lebih kuat lagi agar segera dapat menurunkan tensi ketegangan di Kabupaten Nduga,” pungkas Bamsoet.
Baca Juga: Mati Listrik Massal, DPR Panggil Direksi PLN Hari Ini
Sebelumnya, Bupati Nduga, Yairus Gwijangge menyampaikan problematika yang dihadapi masyarakat Nduga tentang masalah keamanan yang membuat masyarakat di wilayah itu tidak dapat hidup dengan tenang. Hal ini berdampak luas, dengan banyaknya masyarakat yang mengungsikan diri ke berbagai wilayah terdekat.
Menurutnya, yang memprihatinkan, hingga kini sebagian besar masyarakat yang mengosongkan 11 distrik di wilayah Nduga masih berada di hutan-hutan.
“Masyarakat di Nduga, hingga kini tidak dapat hidup tenang. Sebagian besar masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga terdekat, karena sekitar 11 distrik di wilayah itu, saat ini sudah dikosongkan. Besar harapan kami, minta kepada presiden melalui Ketua DPR untuk segera melakukan penarikan pasukan non organik dari Kabupaten Nduga,” pintanya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Fadli Zon (F-Gerindra), anggota Komisi IV DPR, Robert Joppy Kardinal (F-PG), anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (F-PG), dan calon anggota DPD periode 2019 - 2024 dari dapil Papua, Yorrys Raweyai.
Turut mendampingi Bupati Nduga, antara lain Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Wijangge, Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Alimi Gwijangge, dengan jajaran Pemkab Nduga lainnya.
