DPR Menyarankan, Prolegnas akan Datang Sebaiknya Disusun Realistis
Pada persidangan yang akan datang hendaknya tidak ada undang-undang yang tumpang tindih.
Suara.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menyarankan, sebaiknya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan datang, disusun secara realistis. Pernyataan tersebut menyikapi pidato Presiden Joko Widodo, dalam Sidang Bersama 16 Agustus lalu di DPR.
Firman berharap, pada persidangan yang akan datang hendaknya tidak ada undang-undang yang tumpang tindih.
"Program legislasi nasional ke depan tidak perlu terlalu banyak seperti sekarang, yang akibatnya adalah tidak terselesaikan. Kedua, toh selesai tapi tidak sesuai dengan kebutuhan," ujarnya, saat Rapat Baleg Pengesahan Jadwal Masa Persidangan I 2019 - 2020, di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Dia menyarankan agar dalam penyusunan legislasi yang akan datang, seyogyanya ada pertemuan antara Baleg dengan pemerintah untuk merumuskan rencana kerja pemerintah lima tahun ke depan, sehingga regulasi atau undang-undang yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengawal program pemerintahan ke depan bisa tepat sasaran dengan visi-misi pemerintahan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Apresiasi Keberhasilan DPR Jalankan Fungsi Pengawasan
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto yang memimpin rapat, menilai usulan tersebut bagus.
"Masukannya ini bagus. Pertama, perlu ada prolegnas dan prioritas legislasi yang lebih realistis yang sesuai dengan kepentingan," ujarnya.
Totok menjabarkan, nantinya di tingkat eksekutif ada badan semacam perencana dan pengendali legislasi. Sebelum penyusunan prolegnas yang akan datang, akan ada tahapan di awal masa penyusunan, koordinasi antara kedua lembaga, yakni legislasinya eksekutif dan legislasinya DPR bertemu untuk menetapkan strategi penyusunan undang-undang yang sesuai dengan visi misi presiden.
