Kemiskinan Belum Teratasi, Komisi II : Belum Saatnya Pindahkan Ibu Kota
Presiden Jokowi perlu diberi masukan yang jelas.
Suara.com - Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi.
Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu diselesaikan lebih dulu, sebelum memindahkan ibu kota negara. Selama persoalan kesejahteraan masyarakat daerah belum terselesaikan, maka belum saatnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota”, di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Masyarakat daerah banyak yang bermigrasi ke ibu kota untuk mencari penghidupan, karena terbelit kemiskinan. Salah satu argumen pemerintah memindahkan ibu kota, lantaran Jakarta sudah padat penduduk. Daya tampung Jakarta kian berkurang.
Baca Juga: DPR Dorong Pengembangan Riset di Indonesia
“Kalau masyarakat di daerah sudah kaya, mereka tidak mau ke Jakarta lagi, kok. Mereka ke Jakarta karena di daerah enggak ada apa-apanya. Bila Sulawesi maju, Kalimantan maju, Sumatera maju, NTT maju, dan Papua maju, maka perpindahan Ibu Kota tidak menjawab persoalan,” papar politisi PAN tersebut.
Sebagai orang Banten yang dekat dengan Jakarta, Yandri menegaskan, masyarakat di Kota Serang yang hanya 50 kilometer dari Jakarta saja belum mendapat perhatian pemerintah. Sebaiknya pemerintah memberi perhatian dulu pada kemiskinan masyarakat di daerah, daripada mendahulukan pemindahan ibu kota.
Menurutnya, Presiden Jokowi perlu diberi masukan yang jelas dan apa adanya soal rencana pemindahan ini.
“Menurut saya, belum butuh. Sebagai pribadi dan wakil rakyat dari Banten, belum saatnya memindahkan ibu kota. Rakyat masih membutuhkan pemenuhan semua kebutuhan dasarnya,” tandas Yandri lebih lanjut.
Baca Juga: Komisi I DPR Dukung Penyelesaian RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional
