Komisi I : Tangkap Pelaku dan Aktor Intelektual Kerusuhan di Papua

Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan gerakan separatis bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai, Papua, sehingga menyebabkan satu anggota TNI gugur dan enam anggota TNI-Polri  terluka akibat panah dan bacokan saat bertugas di sana.

“Saya turut berbela sungkawa kepada semua  keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan terluka. Saya minta penegakan hukum dan kejar semua pelaku, dalang dan aktor intelektual  jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia di bawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap prajurit dan rakyat  Indonesia," ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut  politisi F-PKS ini,  TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Ia yakin, situasi dan kondisi di lapangan dapat dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI. Setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari rongrongan kelompok macam ini. Pemerintah harus menjadikan krisis Papua sebagai prioritas yang harus segera ditangani. Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi. Masalah-masalah lain juga penting, tapi tidak mendesak. Hendaknya jangan hanya sibuk berkutat di situ saja. Bila kita gagal menangani krisis Papua, bisa jadi akan membawa negara kita ke arah perpecahan dan disintegrasi yang merembet di mana-mana,” tegasnya. 

Baca Juga: Ketua DPR: Surat Pemindahan Ibu Kota Bakal Diserahkan ke Komisi II

Abdul Kharis juga menyatakan, keberingasan gerakan separatis seharusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua. 

Politisi dapil Jawa Tengah V ini menambahkan, keberingasan GSB yang menunggangi demonstran dan merebut senjata, jelas merongrong keamanan dan membuat kekacauan. Dalam menangani demontrasi, TNI dan Polri bertindak dengan benar dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Atas dasar itu, ia juga minta agar dunia internasional membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif.

“Kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua. NKRI dan seluruh Tanah Air, dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas Kharis. 

Baca Juga: Delegasi DPR Kembali Perjuangkan Krisis Kemanusiaan Rohingya