Komisi I Dorong Kopassus Tingkatkan Peralatan Alutsita Tempur Modern
Kesejahteraan adalah poin penting dalam pengumpulan prajurit yang profesional.
Suara.com - Wakil Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung mengatakan, sebagai prajurit khusus yang berstandar internasional, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) harus dilengkapi dengan peralatan alutsista tempur yang modern. Ia menyarankan Grup 1 Kopassus Kota Serang, Provinsi Banten, mempunyai helikopter, sehingga dapat menjangkau ibu kota lebih cepat jika terjadi kerusuhan atau kekacauan yang memerlukan tindakan cepat.
“Selama ini, (Kopassus) hanya mengandalkan kendaraan darat yang jarak tempuhnya cukup lama. Untuk itu, Komisi I DPR mendorong Kopassus untuk mengajukan fasilitas alutsista yang dimaksud. Tidak hanya itu, Kopassus juga harus mempunyai drone tempur guna mempermudah tindakan operasi,” kata Asril, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke Markas Grup 1 Kopassus, Serang, Banten, Kamis (29/8/2019).
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu juga mendukung peningkatan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, kesejahteraan adalah poin penting dalam pengumpulan prajurit yang profesional.
“Kalau SDM (Sumber Daya Manusia) bagus, tapi tidak sejahtera, kan percuma. Insya Allah, sebagai anggota Komisi I DPR, saya akan terus mendorong ke arah (kesejahteraan) itu, baik dari sisi regulasi maupun dari dukungan anggaranya,” tegasnya.
Baca Juga: Ketua DPR : Perayaan HUT DPR Jadi Momentum Emas Saling Berinteraksi
Dalam kesempatan yang sama, Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan, institusinya mendapatkan jatah alutsista setiap tahun. Ia mengatakan, kemampuan Kopassus tidak akan maksimal jika hanya berharap pada kualitas prajurit.
“Saya berharap ada perbaruan alutsista setiap tahun, tidak hanya sumber daya manusianya bagus, tapi juga didukung alutsista," katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan, alat angkut dan senjata merupakan dua alutsista yang saat ini dibutuhkan. Menurutnya, pembelian alutsista itu perlu persetujuan Komisi I DPR.
“Sudah ada perencanaan yang kami ajukan ke kementerian dan itu akan dibawa ke DPR. Nanti DPR yang akan mengesahkan. Saya berharap, Komisi I DPRdapat memperjuangkan hal tersebut,” harapnya.
Baca Juga: Wakil Ketua Baleg : Seluruh Fraksi DPR Sepakat Revisi UU PPP
