Pastikan Program Keluarga Harapan Tepat Sasaran, DPR Kunjungi Pontianak
Pendamping perlu memetakan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR, Samsu Niang memastikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tepat sasaran. Hal tersebut terlihat dari penyaluran yang disaksikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII di Kota Pontianak.
“Sebagai anggota DPR, saya harus memastikan PKH merupakan program pemerintah Jokowi yang harus tepat sasaran, terutama bagi warga Kota Pontianak,” kata Samsu Niang, saat Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR, dalam rangka peninjauan pelaksanaan program keluarga harapan bantuan non tunai di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2019).
Menurutnya, PKH sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia mengapresiasi bantuan sosial (bansos) ini yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 9,82 persen pada tahun ini.
“Ini kan program pemerintah, tugas DPR adalah controlling (pengawasan). Saya sebagai anggota DPR akan pastikan masyarakat yang berhak dapat bantuan ini,” kata Samsu.
Baca Juga: Komisi III DPR ke KPK: Kenapa Tak Bilang dari Awal Kalau Irjen Firli Busuk?
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan profesionalisme para pendamping PKH agar pelaksanakannya tepat sasaran. Selain itu, pendamping juga perlu memetakan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memberi bimbingan dan motivasi bagi KPM.
“Para pendamping harus menyampaikan data dan fakta yang akurat dan benar kepada pemerintah agar pemangku kepentingan tak salah mengambil kebijakan,” tambahnya.
Lancarnya penyaluran PKH, dinilai Samsu, tidak lepas dari peran, eksistensi dan kinerja para pendamping PKH sangat penting. Ia juga berharap, kedepan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pendistribusian PKH. Apalagi Presiden Jokowi melalui Kementrian Sosial juga telah memutuskan menambah jumlah anggaran PKH pada tahun depan.
Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI juga memberikan penyaluran bantuan langsung non tunai dari Kementerian Sosial untuk keluarga peserta PKH melalui agen BRI di Kota Pontianak, Provinsi Kalbar.
Baca Juga: Pimpinan KPK: Pemerintah dan DPR Diam-diam Lucuti Kewenangan KPK
