Penetapan Pimpinan AKD Berlangsung Dinamis

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Penetapan Pimpinan AKD Berlangsung Dinamis
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. (Dok : DPR).

Menurutnya, masih perlu dilakukan lobi-lobi antarfraksi agar mencapai musyawarah mufakat dan proporsional sesuai metode penghitungan yang berlaku.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, penentuan pimpinan dan alokasi kursi untuk Fraksi-Fraksi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih berlangsung dinamis. Menurutnya, masih perlu dilakukan lobi-lobi antarfraksi agar mencapai musyawarah mufakat dan proporsional sesuai metode penghitungan yang berlaku.

“Kalau kemarin itu bukan soal tarik-menarik Komisi, tetapi karena ada pembulatan-pembulatan yang kemudian dianggap mesti dikonsultasikan. Sehingga kita memberikan waktu kepada kawan-kawan untuk berkonsultasi dengan fraksi-fraksi masing-masing,” jelas Sufmi ketika ditemui wartawan di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, penentuan pimpinan AKD di periode ini berbeda dengan periode sebelumnya. Kini, aturan terkait alokasi kursi di pimpinan di AKD tidak lagi sistem paket, melainkan proporsionalitas. Metode proporsional ini diyakini dapat mewakili suara rakyat karena berdasarkan komposisi perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2019 dan jumlah kursi di DPR RI.

Sementara saat ditanyai target AKD yang diinginkan Fraksi Partai Gerindra, menurutnya saat ini masih belum ada AKD khusus yang diincar. Namun, tak menutup kemungkinan Fraksinya mengambil Komisi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. "Gerindra akan mengambil Komisi atau AKD yang mana belum ada keputusan, sehingga kita masih konsultasikan dengan internal partai," jelasnya.

Baca Juga: DPR Minimal SMA Tapi Syarat Staf Ahlinya S2, Ini Kata Fahri Hamzah


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI