Pemerintah harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. (Dok : DPR).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. (Dok : DPR).

Banyaknya desa-desa yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara.

Suara.com - Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, baru-baru ini.

Berdasarkan laporan yang diterima Menkeu, karena transfer Dana Desa dilakukan secara ‘ajeg’, maka muncul desa-desa baru yang tidak berpenduk hanya untuk bisa mendapatkan Dana Desa.

Besaran anggaraan Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, juga dibarengi dengan adanya penambahan desa-desa baru. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran dana desa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp 20.46 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendesak perlunya perhatian seirus dari pemerintah untuk mengusut adanya desa fiktif ini.

Terlebih, pada tahun depan terdapat sekitar 270 kabupaten/kota juga akan melaksanakan Pilkada serentak. Menurutnya, jika Dana Desa tidak bisa dikelola dengan baik, ia khawatir akan semakin kacau.

“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, (Dana Desa) ini bisa jadi ATM (Anjungan Tunai Mandiri), apalagi kepala daerah yang incumbent. Kita harap semua jajaran mengecek kembali tata kelola Dana Desa. Paling tidak Pak Menteri bisa me-minimizepola yang kacau balau ini,” kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Banyaknya desa-desa yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini mencontohkan salah satu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS