DPR Ajak Seluruh Pihak Duduk Bersama Atasi Banjir

Fabiola Febrinastri
Anggota Komisi VIII DPR, Nanang Samodra saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema "Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?” (Dok : DPR)
Anggota Komisi VIII DPR, Nanang Samodra saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema "Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?” (Dok : DPR)

Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak ekonomi, tetapi dampak fisiologis.

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Sukur Nababan berharap, seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota yang menyangga ibu kota ini duduk bersama mencari cara mengatasi banjir yang belakangan kerap terjadi, termasuk di beberapa daerah sekitarnya.

Hal tersebut dikatakan Sukur saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema "Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?”, yang merupakan wujud kerja sama Biro Pemberitaan DPR RI dengan Koordinatoriat wartawan DPR RI di Media Center DPR, Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Kamis (27/2/2020).

“Banjir mengakibatkan penderitaan yang sangat luar biasa sekali, Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak ekonomi, tetapi dampak fisiologis yang akan dibawa oleh anak-anak kita, saudara kita, sampai perkembangan pertumbuhan mereka ke depan. Oleh karena itu, ayo kita duduk bareng, duduk bersama, mencari cara mengatasi banjir, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota termasuk yang menyangga ibu kota kita ini,” ujar Sukur.

Poltisi Fraksi PDI Perjuangan ini, berbicara banjir kita harus terintegrasi, tidak bisa lagi sepotong-sepotong. Masing-masing kabupaten kota membuat kebijakan sendiri, provinsi membuat kebijakan sendiri,  pusat pembuat kebijakan sendiri, namun diperlukan duduk bersama bagaimana cara mengatasinya.

Bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, tidak ada gunanya berdebat. Saatnya untuk berhenti saling mem-bully. Oleh karena itu di forum ini pihaknya juga meminta kepada wartawan untuk mendorong setiap mengambil keputusan, untuk berhenti saling menyalahkan dan berhenti membangun opini-opini tersendiri terkait bencana banjir.

“Tadi saya mengatakan bahwa saya tidak pada tempatnya untuk berbicara banjir ini akibat A, B, C, D, E. Kalau kita sudah berbicara seperti itu, satu hari aja tidak akan selesai. Kalau berbicara lagi dampak dari banjir ini, 2 hari 2 malam juga tidak akan sampai selesai, apalagi kalau kita berbicara tentang air mata dari rakyat kita yang menjadi korban banjir,” paparnya.

Atas nama rakyat yang terdampak banjir, dan sebagai anggota DPR, ia meminta untuk menghentikan semua berbedaan, perbedaan politik, perbedaan warna.

“Ayo duduk bareng-bareng,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu Komisi V DPR mengundang seluruh stakeholder, namun  yang datang adalah perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. Ini tentu menjadi problem tersendiri.

Komisi V DPR tidak menyalahkan siapapun, tetapi lebih ingin duduk bersama, berdiskusi, bagaimana menyelesaikan. Tidak bisa lagi setiap tahunnya terus dihadapkan dengan banjir. Jadi bagaimana membangun, mengintegrasikan pencegahan banjir, tata ruang, tata lokasi.

“Saya tidak ada urusan dengan normalisasi dan apapun itu, tetapi mana yang terbaik. Diskusi semua stakeholder, ayo dudukan bareng-bareng. Jadi harus ada sebuah tim dari pusat, provinsi, kabupaten kota, yang harus menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Sukur yakin, kerja sama semua elemen negara banjir dapat teratasi. Pasalnya, saat ini Indonesia telah memiliki orang-orang hebat, orang-orang pintar di bidangnya. Sehingga jika ada kemauan untuk duduk bersama mendiskusikan dan mencari solusi banjir, maka pihaknya meyakini bahwa peristiwa banjir beberapa hari lalu menjadi banjir terakhir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta dan daerah-daerah penyangga di sekitarnya. 

Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS