DPR Minta Anggaran Pilkada 2020 untuk Protokol Kesehatan Dicairkan

Fabiola Febrinastri
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. (Dok : DPR)
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. (Dok : DPR)

Tahapan awal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai sejak 15 Juni 2020.

Suara.com - Tahapan awal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai sejak 15 Juni 2020, namun hingga saat ini, anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan Pilkada tersebut belum juga digelontorkan, meskipun telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegaskan, sampai detik ini belum masuk laporan terkait dana untuk penyelenggaraan standar protokol kesehatan Covid-19 bagi pelaksanaan tahapan awal Pilkada 2020 tersebut.

“Bagaimana komunikasi Mendagri dengan Menteri Keuangan? Ini musti jelas. Pemerintah, dalam hal ini Mendagri mengatakan (Pilkada dilaksanakan) tanggal 9 Desember 2020, dan kita siap. Jangan sampai penyelenggara terpapar, tahapan menjadi terkapar,” tandas Junimart di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Kalau penyelenggara terkapar, sambung Junimart, maka penyelenggaraan pilkada serentak akan terganggu pelaksanaannya. Ia mendesak agar dana anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 itu bisa segera direalisasikan oleh pemerintah.

“Tolong untuk anggaran Pilkada ini (bisa) gelontorkan sesegera mungkin. Kalau memang Mendagri ada kendala dengan Kementerian Keuangan, tentu kami dari Komisi II DPR RI juga bisa bersikap. Jadi bangunlah (juga) komunikasi dengan Komisi II supaya semua transparan dan berjalan secara mantap,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Junimart juga meminta Mendagri melakukan pengawasan terhadap dana desa, terkait adanya penyaluran perubahan tentang dana desa tersebut.

“Ini tolong disampaikan kepada aparat pemerintahan. Masih banyak kepala desa yang tidak paham, mau dikemanakan dana desa ini. Padahal sesungguhnya dana desa itu untuk membangun ketahanan ekonomi desa, tapi mereka sering ditekan oleh kepala daerah,” ucapnya.

Sementara itu, menyangkut masalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Junimart mengaku banyak menerima surat terkait masalah IPDN.

“Alangkah tragisnya, ketika para Praja itu, yang calon-calon pemimpin di pemerintahan ini diajarkan secara tidak langsung untuk tidak tertib. Contoh pada acara tanggal 24 Mei 2020, banyak yang (hadir) tidak menggunakan masker, yang menurut saya sudah melanggar Pergub Jabar nomor 36/2020. Tolong hal ini diawasi,” tegas Junimart.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS