Ali Zamroni : Kebijakan Nadiem Makarim Bikin Gaduh
Ali mencatat, ada beberapa kebijakan Nadiem yang kontroversi.
Suara.com - Di masa pandemi Covid-19 dan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) yang sedang dijalankan saat ini, sungguh sangat disayangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh, yaitu Program Organisasi Penggerak (POP). Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR, dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makariem menyatakan, pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBN yang mencapai hampir Rp 600 miliar.
Ali Zamroni, anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra menyatakan, dia merasa tidak kaget dengan kegaduhan ini, karena sejak dilantik sampai sekarang, banyak kebijakan Nadiem yang dinilainya kontroversi.
Ali mencatat, ada beberapa kebijakan Nadiem yang kontroversi, yaitu penghapusan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dimana terjadi demonstrasi dari pegiat pendidikan non formal yang seakan dinomor duakan, kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan kerjasama Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.
Menurutnya, ironis, karena saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak, yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Kembangkan Vaksin Lokal Ketimbang Impor Dari China
"Yang kita telah ketahui, ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama," ujarnya.
Menurut Ali, Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud harus dievaluasi karena pendidikan harus bebas dari segala kepentingan. Jangan sampai ada titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan.
Meski demikian, Ali memberikan apresiasi. Menurutnya, POP bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Ali minta agar badan independen SMERU, yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP, bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.
“Kami apresiasi SMERU, telah melakukan evaluasi. Sebaiknya, hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, " katanya.
Baca Juga: Disebut Tak Ada Payung Hukum, DPR Belum Setujui Anggaran POP Kemendikbud
