DPR Pastikan Tak Ada Pangkalan Militer Asing di RI
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah menepis isu yang beredar.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sufmi Dasco Ahmad menepis isu China akan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia, seperti yang dirilis dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak akan menjadi wilayah pangkalan militer negara manapun.
“Kalau melirik wilayah Indonesia, bukan China saja, negara lain termasuk Amerika tentunya juga melirik, kan itu baru melirik,” ujar Dasco, kepada wartawan di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020).
Dasco mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah menepis isu yang beredar.
"Sudah jelas bahwa NKRI berdaulat penuh dan dengan politik bebas aktif pastinya tidak akan menjadi pangkalan militer negara manapun. Apalagi kita, di ASEAN itu cukup berperan mendorong suasana yang damai dan aman di kawasan ASEAN, tentunya bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan isu-isu tidak benar," tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Badan Legislasi DPR Bahas Harmonisasi Hukum Adat
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merespons laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap China sebagai lokasi untuk fasilitas logistik militer. Laporan tahunan Pentagon berjudul “Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020” itu mengungkap rencana China untuk membangun jaringan logistik militer di Asia Pasifik.
“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” kata Retno, saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Jumat.
Seperti yang diberitakan dalam laporan setelah 200 halaman itu, China menganggap Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi yang tepat untuk merealisasikan agenda tersebut. Pemerintah China mengecam laporan Pentagon yang juga menyebut bahwa China ingin menambah dua kali lipat hulu ledak nuklir dalam satu dekade ke depan.
"RRC kemungkinan telah mempertimbangkan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Sychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan sebagai lokasi fasilitas logistik militer PLA," demikian disebutkan dalam laporan Pentagon.
Laporan tersebut mengungkap bahwa China telah menyamai atau melampaui kekuatan militer AS di beberapa bidang pertahanan.
Baca Juga: DPR Minta Skandal Mark-up Biaya Tes PCR di Rumah Sakit Diusut Tuntas
Sementara itu, Kementerian Pertahanan China menegaskan bahwa laporan itu sama sekali salah tafsir serta mencemarkan nama baik militer China. Pemerintah China mengatakan laporan tersebut adalah contoh terbaru dari ketakutan AS untuk membenarkan anggaran militernya sendiri sebagai yang tertinggi di dunia.
