Hari Demokrasi Internasional, DPR Siap Jadi Tulang Punggung Demokrasi

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. (Dok : DPR).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. (Dok : DPR).

Fadli lebih jauh menilai tema COVID-19: A Spotlight on Democracy sebagai Hari Internasional Demokrasi tahun ini sudah sangat tepat.

Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menilai Hari Demokrasi Internasional masih belum banyak diketahui publik. Untuk itu, demi merayakan peringatan hari tersebut, ia menegaskan bahwa DPR RI siap mengemban tugas menjadi tulang punggung terciptanya demokrasi kerakyatan bagi Indonesia.

“Kami di BKSAP, sebagai Alat Kelengkapan Dewan DPR yang bertanggung jawab atas isu-isu global, setiap tahun terus mensosialisasikan Hari Demokrasi Internasional. Tahun ini kami sudah menggelar karya tulis dengan tema di antaranya terkait demokrasi dan Covid-19. Sudah ada pemenangnya,” terang Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (15/9/2020).

Fadli lebih jauh menilai tema ‘COVID-19: A Spotlight on Democracy’ sebagai Hari Internasional Demokrasi tahun ini sudah sangat tepat. “Dunia saat ini sangat terdampak akibat pandemi. Semua sektor terimbas, termasuk demokrasi. Sudah banyak pakar mengingatkan potensi meningkatnya autoritarianisme akibat pandemi virus Corona,” ujar politisi dapil Jawa Barat V tersebut.

Pandemi Covid-19, sambung Fadli, kerapkali memicu eksekutif mengambil langkah-langkah darurat yang dikhawatirkan abai terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, keterbukaan informasi, check and balance, partisipasi publik, kesetaraan, dan kebebasan berekspresi.

Menurutnya, momentum Hari Demokrasi Internasional adalah alarm bagi DPR untuk lebih berkomitmen dengan prinsip-prinsip demokrasi dan terus memperjuangkan eksistensinya. “DPR harus menjadi tulang punggung demokrasi Indonesia, bukan malah beban demokrasi,” tegas politisi Gerindra itu.

Ekses lain dari Covid-19, imbuh Fadli, adalah limitasi-limitasi terhadap kebebasan publik sebagai bagian dari kebijakan pengendalian pandemi. “Kami sepenuhnya menyadari pembatasan-pembatasan itu untuk mengendalikan Corona. Tapi kita harus sangat cermat menentukan dosisnya. Jangan sampai overdosis yang akhirnya menggerus makna kedaulatan rakyat,” kata Fadli mengingatkan. 


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS