DPR Minta Penguatan Perlindungan terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua, agar tidak terulang kembali penyerangan di wilayah tersebut.
Sukamta menekankan, peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.
"Pada tahun 2020, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (18/9/2020).
Sebagaimana diketahui, seorang warga sipil berprofesi pengemudi ojek dan seorang anggota TNI bernama Serka Sahlan kembali menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Kamis (17/9/2020).
Baca Juga: Ketua DPR Minta Kantor Pemerintah Beri Contoh Disiplin Protokol Kesehatan
Sukamta menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa akibat tembakan oleh KKB serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9/2020).
Dia berharap, pemerintah memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat dan anggota TNI/Polri di Papua.
"Pemerintah perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspons secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ujarnya sembari meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI dan hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme Papua merdeka.
"Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Karena itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah," kata Sukamta.
Baca Juga: Setjen DPR Gelar Assesmen Jabatan Tinggi Pratama
Menurut legislator dapil DI Yogyakarta itu, pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. Artinya, masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini.
Karena itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.
"Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral," tandasnya.
