Jumlah Rakyat Miskin Bertambah, DPR Minta Pemerintah Fokus pada UMKM
Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut.
Suara.com - Pertambahan rakyat miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang, sehingga total mencapai 28,7 juta orang, yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat sektor UMKM dengan merealisasikan bantuan yang sudah direncanakan. Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.
"Para pelaku UMKM ini rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, maka akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan," tutur Nevi dalam siaran persnya, Senin (19/10/2020).
Ia menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit UMi senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi, melalui tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi atau linkage.
Baca Juga: Cerita Dukun Santet di Demo UU Cipta Kerja, Mau Tiup Ubun-ubun Anggota DPR
Nevi melanjutkan, meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi dan menyebabkan mereka kesulitan, sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL). Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.
"Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional," ujar Politisi PKS ini.
Legislator dapil Sumatera Barat II ini menerangkan, ia kerap mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya ini dilakukannya, karena ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.
"Saya berharap, pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan tapi juga memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasioanal," tutup Nevi.
Baca Juga: Mahasiswa Pontianak: Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat Tidur!
