DPR Tekankan Penanggulangan Covid-19 dengan Pendekatan Sosial Masyarakat
Ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen beranggapan, peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 dinilai penting. Maka itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro seyogyanya mendapat sambutan positif. Menurutnya, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-update data terkait Covid-19 di kawasan mereka.
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19," ungkap Gus Nabil, sapaan akrabnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (5/2/2021).
Anggota Dewan dapil Jawa Tengah V ini berpendapat, keterlibatan jaringan Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.
"Pendekatan paling baik adalah dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," papar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Baca Juga: Menkes Absen, Rapat Kerja Komisi IX DPR Terancam Diperkarakan Anggota
Bahkan, kata dia, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.
"Kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Dia menambahkan, kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Dia mengatakan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.
"Maka harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indikator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," imbuh Nabil.
Selain itu, dia menilai kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.
Baca Juga: HPN 2021, DPR Harap Insan Pers Terus Kawal Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi
"Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," pungkasnya.
