Banggar DPR: Vaksinasi akan Berdampak ke Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Said Abdullah menilai keberhasilan vaksinasi dapat menjadi faktor penentu Pemulihan Ekonomi Nasional
Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan program vaksinasi akan berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik, bukan hanya untuk penanganan pandemi Covid-19 saja.
Said bilang, keberhasilan program vaksinasi dapat menjadi salah satu faktor penentu atau game changer bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri dan memperkuat fundamental ekonomi. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang,” tutur Said dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Senin (15/2/2021).
Menurutnya, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Apalagi sejauh ini, perekonomian nasional sudah melewati masa-masa genting. Memang, pada Triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 5,32 persen. Tetapi, setelah itu tren pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan angka yang membaik.
Baca Juga: Buronan Interpol Kabur, DPR: Pemerintah Tak Perlu Malu Jika Ada Kelemahan
“Bahkan di triwulan III 2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan triwulan IV sebesar minus 2,19 persen. Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Semua indikator, lanjut Said, baik dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha menunjukkan ke arah perbaikan.
"Dengan melihat perbaikan tersebut, saya optimis keberadaan vaksin akan semakin mempercepat pengendalian penyebaran Covid-19. Sehingga, akan semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata Said.
Selain program vaksinasi, Said menegaskan program PEN tetap akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut dinilai krusial guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga perlu terus ditingkatkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kita akan terus mengawal agar Program PEN 2021, jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM," ujar Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Baca Juga: DPR: Perlindungan Kesehatan Lewat Vaksin Harus Diimbangi dengan Bansos
Di sisi lain, secara global saat ini negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menikmati aliran modal dari pasar Internasional. Kondisi ini, menurutnya sebagai dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang memberlakukan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE). Yaitu, dengan melakukan pembelian obligasi besar-besaran, guna menambah likuiditas serta membangkitkan perekonomian AS yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.
Namun demikian, legislator dapil Jawa Timur XI itu mengingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia perlu waspada terhadap titik balik kebijakan moneter di AS tersebut. Sebab, kebijakan QE tidak selamanya akan berlangsung diakibatkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian AS sendiri.
"Kita perlu mengantisipasi kapan The Fed akan mulai mengurangi hingga akhirnya menghentikan QE. Kebijakan tersebut akan memperkuat Dolar AS dan membuat mata uang lain terpuruk atau yang dikenal dengan istilah taper tantrum," ujar Said.
Oleh karenanya, sambung Said, perekonomian nasional harus segera pulih dan tumbuh lebih tinggi, agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat ke depannya.
