DPR Minta Percepat Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Pacu Ekonomi Nasional
pandemi telah melemahkan permintaan produk industri.
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat terkontraksi menjadi minus 2,44 persen (year of year) sepanjang tahun 2020. Sektor industri pengolahan yang menjadi kontributor utama perekonomian Jawa Barat pun turut terkontraksi menjadi minus 4,22 persen (yoy) pada tahun lalu.
Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah guna mendongkrak kinerja perekonomian nasional.
“Pertumbuhan ekonomi nasional pasti dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Jawa Barat. Peran strategis ini pun tak lepas dari daerah-daerah yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, termasuk daerah pemilihan (dapil) saya di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Dimana, daerah-daerah ini menjadi kawasan investasi dan pusat aglomerasi industri terbesar di Indonesia,” ungkap Puteri, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (15/2/2021).
Puteri menilai, pandemi telah melemahkan permintaan produk industri, baik di pasar domestik maupun ekspor yang sekaligus berimbas pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah.
Baca Juga: Kapolri Janji Selektif Tangani Kasus ITE, DPR: Kami Kawal dan Tagih!
“Imbas pandemi ini turut berdampak pada penambahan jumlah pengangguran. Oleh karenanya, saya meminta baik pemerintah maupun Pemprov Jabar untuk memastikan desain bantuan sosial maupun stimulus usaha yang dapat menjangkau pekerja terdampak pandemi, khususnya di daerah yang menjadi pusat industri,” urai Puteri.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sendiri telah memutuskan untuk memperpanjang sejumlah stimulus perpajakan seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh pasal 25. Puteri pun mendorong agar stimulus ini dapat terlaksana secara optimal untuk mempercepat pemulihan sektor riil.
“Khususnya bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun perusahaan-perusahaan di kawasan berikat. Insentif tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keuangan, sekaligus juga dapat berperan untuk menjaga kemampuan produksi,” ungkap Puteri.
Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta, agar penyaluran kredit dan pembiayaan diarahkan bagi sektor-sektor unggulan di setiap daerah yang masih memiliki kemampuan bertahan di tengah pandemi.
“Misalnya saja, sektor pertanian di Jawa Barat yang masih bisa tumbuh positif, sehingga pembiayaan dapat didorong ke sektor tersebut beserta sub-sektor turunannya. Terlebih, Kabupaten Karawang sendiri juga menjadi lumbung padi nasional. Saya kira pemetaan sektor prioritas ini juga perlu dilakukan di tingkat wilayah, seperti Jawa Barat, dengan melibatkan peran kantor wilayah baik BI maupun OJK,” tutur Puteri.
Baca Juga: Sumbang Dividen Besar, DPR Heran Mendengar Pegadaian Akan Dicaplok
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini juga mendorong perluasan akses pembiayaan murah dan mudah bagi masyarakat pedesaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, bank emok ilegal, maupun pinjaman daring ilegal.
“Saya turut mengapresiasi inisiatif Pemprov Jabar dalam mengembangkan Program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) berupa pinjaman tanpa bunga dan agunan. Saya rasa program ini perlu terus diperluas menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat. Yang tak kalah penting, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Jawa Barat perlu secara masif dan intensif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” urai Puteri.
