Komisi IX Pantau Penanganan Covid-19 di Yogyakarta
DIY turut mewajibkan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin.
Suara.com - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI memastikan proses vaksinasi dan pelaksanaan penyaluran insentif tenaga kesehatan yang sudah diperjuangkan Komisi IX DPR RI, serta bagaimana pembayaran klaim rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pihaknya juga ingin memantau penanganan pandemi Covid-19 oleh para mitra kerjanya.
“Komisi IX ingin melihat dari dekat bagaimana upaya mitra kerja Komisi IX bener-bener bekerja dengan baik dalam pelayanan dan penanganan Covid-19,” kata Melki, sapaan akrabnya, usai pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah DIY, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, BPOM, BKKBN, dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, di Gedung Kepatihan, Senin (15/2/2021).
Melki menjelaskan, menurut keterangan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, sesuai aturan pusat, DIY turut mewajibkan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin, namun tidak mengedepankan sanksi bagi yang menolak.
“Kami mendorong pemerintah agar tidak melakukan pemberian sanksi kepada masyarakat. Yang harus diutamakan adalah edukasi bagi public. Apabila edukasi tidak diikuti, baru kemudian bisa diberikan sanksi,” tandas politisi Partai Golkar itu.
Baca Juga: Protes SKB 3 Menteri saat Paripurna DPR, Mik Guspardi Mendadak Dimatikan
Sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2016, Melki menerangkan, pelaksanaan optimalisasi produksi dan penggunaan obat dan alat kesehatan yaitu GeNose yang diproduksi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah yang harus dioptimalisasi.
"Kami mengunjungi UGM untuk memastikan bahwa GeNose dapat menjadi alat testing dan screening yang baik serta mendorong Kemenkes dalam memperjuangkan di WHO untuk memberikan sertifikasi agar dapat dipasarkan secara internasional,” kata Melki.
