facebook

Konten Radikal Diblokir, DPR : Tumbuhkan Literasi Lewat Kemasan Kreatif

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Dok. DPR)
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Dok. DPR)

Kominfo diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan konten berbahaya.

Suara.com - Penanganan penyebaran konten radikalisme dan terorisme di media sosial (medsos) harus dibarengi dengan penyampaian konten positif untuk memberi literasi kepada masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin yang secara intens memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan, pascaperistiwa di Makassar dan Mabes Polri.

"Data yang saya terima dari Kominfo, hingga 3 April 2021, ada 20.453 konten yang sudah diblokir. Konten itu yang mengadung unsur radikalisme, terorisme yang sebarannya beragam di situs internet, termasuk beragam platform media sosial," ungkap Azis, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Sejalan dengan pemblokiran ini, Kominfo diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan konten berbahaya dengan konten yang mengandung unstur literasi positif untuk masyarakat.

Baca Juga: Bisa Diakomodir BRIN, DPR Minta Peran Penting Ristek Tak Dilupakan

"Gandeng media baik di pusat dan daerah, untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Tentu saja kemasannya harus kreatif dan bervariatif. Buat semenarik mungkin, jangan monoton dan membosankan," tegas Azis.

Ditambahkan Azis, penyebaran ideologi radikal yang kini memanfaatkan ruang media sosial, harus pula ditangkal dengan pendekatan yang lebih lunak lewat dialog

Jika selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme, ke depan Kominfo juga harus mampu menghadirkan konten monolog.

"Caranya sederhana, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat sampai komedian dalam setiap konten. Stand up komedi juga termasuk ke dalam monolog yang bisa menghadirkan pesan menghibur. Asupan ini sederhana tapi mengena," papar Azis.

Terkait dengan sikap dan langkah Kepolian dalam melihat konteks radikalisme, Azis kembali meminta Polisi lebih tegas. Proses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos dan terindikasi menyebarkan paham radikal harus dilakukan.

Baca Juga: Rapat Paripurna Sepakati Anggaran DPR 2022 Senilai Rp7,9 Triliun

Terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara. "Tak ada toleransi. Ini sejalan dengan aturan yang sudah dibuat. Oolisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal tersebut dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," jelas Azis.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI