Siklon Tropis Jadi Ancaman, Azis Syamsuddin: Tingkatkan Kewaspadaan Daerah
Peringatan dini dan kesiapsiagaan perlu dilakukan di 30 wilayah administrasi.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin minta kewaspadaan masyarakat ditingkatkan melihat potensi bibit siklon tropis 94W yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Ia berharap pula kewaspadaan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar secara aktif, untuk mendeteksi sejak awal gejala terjadinya potensi bencana baik banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi.
Azis berharap, pemerintah daerah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang.
"Perlu ditingkatkan koordinasi BNPB dengan pemeritah daerah untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul," jelas Azis, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga: Pimpinan DPR Klaim BPOM Persilakan Uji Klinis Tahap II Vaksin Nusantara
Koordinasi yang dilakuan diharapkan menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari kawasan lereng rawan longsor, permukiman yang berada di tepi sungai.
"Tentu kita semua berharap, pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai," terangnya.
Lebih lanjut Azis meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.
"Harapan lain, pemerintah provinsi mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan, sehingga langkah cepat bisa dilakukan dalam pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi," papar Azis.
Dari data dan laporan yang diterima DPR melalui BNPB, peringatan dini dan kesiapsiagaan perlu dilakukan di 30 wilayah administrasi setingkat provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung.
Baca Juga: Tanpa Izin BPOM, Anggota DPR Nekat Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara
Selanjutnya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
