Kabinda Papua Gugur Ditembak, DPR Minta TNI dan Polri Identifikasi Masalah

Fitri Asta Pramesti
Kabinda Papua Gugur Ditembak, DPR Minta TNI dan Polri Identifikasi Masalah
Ketua DPR Puan Maharani. (Dok. DPR)

"Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di sana dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa, kata Puan.

Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani berbelasungkawa atas gugurnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah(Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu (25/4/2021) sore.

Puan meminta TNI dan Polri, serta pemerintah untuk melindungi masyarakat, mengidentifikasi masalah secara utuh untuk mengetahui pemicu aktivitas KKB dan menentukan solusi untuk menuntaskanya. 

“Duka mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di sana dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa,” kata Puan, Senin (26/4/2021).

Brigjen I Gusti Putu Danny terlibat dalam tembak-menembak saat diadang KKB, ketika iring-iringan Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri dalam perjalanan menuju Kampung Dambet. Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono mengatakan, pelaku diduga anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

Baca Juga: Ketua DPR Minta Pencarian Awak KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan

Puan bilang, untuk menyelesaikan konflik harus dilakukan identifikasi utuh dan mendalam agar diketahui pemicu dan motivasi KKB melakukan serangan dan mengancam keselamatan warga. Koordinasi juga harus dilakukan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, pemuka agama, tokoh adat/masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

“Bangun komunikasi dengan masyarakat, menangkan hati masyarakat, karena saya yakin masalah KKB di Papua ini hanya bisa diselesaikan dengan dukungan besar dari masyarakat, dari saudara-saudara kita di sana,” ungkap Warga kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Meski demikian, Puan melanjutkan, penegakan hukum tetap harus dilaksanakan pada siapapun yang terbukti bersalah, apalagi terbukti melakukan tindak kekerasan bersenjata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Pendekatan hukum dan keamanan, menurut Puan, harus dibarengi pendekatan kesejahteraan. 

“Lindungi keselamatan warga dari aksi KKB, maka dari itu penegakan hukum jadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. 

Baca Juga: Komisi Pertahanan DPR Dukung Berantas KKB dari Tanah Papua


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI