alexametrics

Muhaimin Iskandar: Bersatu dan Stop Kekerasan Seksual!

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami. (Dok : DPR)
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami. (Dok : DPR)

RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016.

Suara.com - Perbincangan mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terus bergulir. Teranyar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat buruh menyerahkan pernyataan komitmen bersama terkait RUU PKS kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami.

Pernyataan komitmen itu ditandatangani sekaligus dihadiri Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani, Ketua Umum KSPSI Andy Gani, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Presiden KSPN Ristadi, Presiden KSBSI Elly Rosita Silabar, Presiden KSARBUMUSI Saiful Bahri Anshori, dan Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

Gus Ami menyambut baik pertemuan itu, tersirat menjadi penguat betapa pentingnya RUU PKS untuk segera disahkan. Menurut dia, bukan hanya DPR dan Pemerintah, seluruh elemen bangsa bersatu menolak kekerasan seksual.

“Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dibahas di badan legislasi bukan (hanya) dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang aktivis buruh (dan) pengusaha yang bersatu,” kata Gus Ami, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Ketua DPR: Negara harus Beri Perhatian pada Keluarga Awak KRI Nanggala-402

Kehadiran Apindo dan sejumlah serikat buruh di ruang kerja Gus Ami tersebut, seolah menjadi kado peringatan Hari Buruh yang diperingati pada 1 Mei 2021. Apindo dan serikat buruh menyatakan RUU ini dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016, setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan RUU ini sebagai respons dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama Yuyun yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu.

Ditambah lagi muncul data statistik terkini dari UNFPA, yang menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Jumlah korban kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat mengingat lebih dari 90% kasus pemerkosaan di Indonesia tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke pihak berwenang.

Meski dinilai urgen, nyatanya RUU ini masih saja ada yang menolak. Salah satu argumen utama yang dilontarkan oleh kelompok yang menolak adalah bahwa kriminalisasi kasus pemerkosaan, termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan bakal muncul jika RUU ini disahkan.

Mereka menganggap, RUU ini juga tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar nikah yang berdasarkan suka sama suka dan tanpa kekerasan. Argumen lainnya menyatakan RUU tersebut secara tidak langsung mempromosikan ‘seks bebas’ dan perilaku homoseksualitas yang tentu saja bertentangan dengam nilai keagamaan.

Baca Juga: DPR Serahkan Santunan bagi Anak Yatim Keluarga Besar Pegawai Setjen

Gus Ami menyatakan, saat ini perdebatan itu sudah hampir tidak ada lagi. Semua pihak sudah mulai memahami dan bersatu bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan, baik dalam nilai agama, termasuk di dunia kerja.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI