Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi

Fabiola Febrinastri
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok : DPR)

Covid-19 sudah tembus mencapai angka 1,7 juta kasus.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mempercepat vaksinasi, mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan ia mencatat, Covid-19 sudah tembus mencapai angka 1,7 juta kasus berdasarkan data terbaru dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan.

Dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Jumat (7/5/2021), Gus AMI demikian sapaan akrabnya, menyatakan persoalan kenaikan jumlah kasus pandemi Covid-19 tersebut sangat serius. Ia mengimbau masyarakat untuk benar-benar tidak lengah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kasus 1,7 juta bukan angka yang kecil, apalagi korban meninggal dunia akibat Covid-19 sudah mencapai 46.663 jiwa. Kalau saat ini, pemerintah melarang mudik, ya aturan itu harus kita taati bersama untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang disebut tsunami Covid-19 gelombang kedua, juga terjadi di negeri ini,” ujar Gus AMI.

Ketua Timwas Pelaksana Penanganan Bencana Covid-19 DPR RI ini juga menyambut baik rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk pekerja swasta usai Lebaran, tepatnya pada 17 Mei 2021. Seperti diketahui, 8,6 juta pekerja sudah terdaftar sebagai penerima vaksin gotong royong.

Baca Juga: DPR Komitmen Cermati Kapasitas Fiskal dan Realisasi Anggaran 2021

Terkait hal tersebut, legislator dapil Jawa Timur VIII itu menegaskan DPR mendorong Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 meminta perusahaan untuk mulai mensosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi.

Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin. Menurutnya, pemerintah telah menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis.

“Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong. Sehingga, upaya pemerintah mempercepat terbentuknya herd immunity dapat segera terealisasi,” pungkas Gus AMI.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI