Gus Muhaimin: Hilangkan Bansos Barang, Bantuan Tunai lebih Efektif Sampai ke Rakyat
Total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp403,9 triliun.
Suara.com - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun, membuat masyarakat mengalami krisis ekonomi. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Wilayah Jawa-Bali semakin memberatkan perekonomian masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan bahwa kebijakan PPKM Darurat merupakan langkah yang tepat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan kebijakan lain, salah satunya adalah adanya jaminan keamanan terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
”Warga Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah sedang dihimpit oleh kesulitan dan kesusahan. Warga kita berhak dilindungi dan dicintai oleh Negara. Maka, saya mendukung dan menganjurkan agar pemerintah melangsir kembali bantuan subsidi upah. Negara jangan berhenti mencintai rakyatnya,” ujarnya melalui video di Kanal Youtube “Gus Muhaimin”, Jumat (9/7/2021).
Dikatakan Gus Muhaimin, bantuan sosial merupakan kebijakan hak asasi manusia (HAM) yang sejalan dan tegak lurus dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Massal, Ketua DPR Beri 30 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 untuk Warga Jatim
”Karena itu, negara tidak boleh membiarkan warganya sengsara dan menderita, apalagi disebabkan oleh tragedi dan krisis di luar kendalinya. Bansos adalah wujud dan bukti bahwa keadilan sosial telah menjadi pedoman dan dasar kebijakan pemerintah. Tanpa keadilan sosial, kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan merosot, dan sistem demokrasi akan dipertanyakan,” katanya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa dalam menyalurkan bansos, diperlukan inovasi berupa bantuan tunai, terutama kepada kalangan perempuan, mereka yang rentan dan kurang mampu.
”Kepala rumah tangga perempuan, kaum lansia perempuan, dan anak-anak pekerja atau karyawan yang sedang menganggur atau ter-PHK akibat pandemi Covid-19. Saya menganjurkan ini dimulai kepada 50 juta warga perempuan Indonesia dengan besaran Rp400 ribu per bulan selama Tahun 2021,” tuturnya.
Diketahui pada 2020 silam, dalam upaya menangani pandemi Covid-19, pemerintah telah melansir setidaknya 10 jenis bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsidi Upah dan Pelatihan Kerja, subsidi listrik dan juga bansos sembako/barang.
Selanjutnya pada 2021, jenis dan jumlah bansos dikurangi dan Subsidi Upah dihentikan sedangkan Subsidi Listrik masih berjalan. Hari-hari ini, dalam upaya mengerem laju infeksi Covid-19, pemerintah melansir kembali Bantuan Tunai selama 3 bulan. Total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp403,9 triliun, naik 7,8 persen dari pagu sebelumnya yakni Rp372,3 triliun.
Baca Juga: Hadapi Lonjakan Covid-19, DPR Dorong Pemerintah Maksimalkan Produksi Obat dan Vitamin
Sementara untuk tiga jenis bansos tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp50 triliun. Sebanyak Rp28 triliun di antaranya untuk 10 juta keluarga PKH, Rp12 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk 10 juta keluarga penerima Bansos Tunai (BST).
