Ketua DPR Minta Kepala Daerah Terbuka Soal Data Covid-19

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime. Menurutnya, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (8/7/2021).

Turut hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Puan mengatakan, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Ia mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Baca Juga: Halaman Gedung DPR Akan Dibangun Rumah Sakit Darurat COVID-19, Tinggal Tunggu Menkes Minta

Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

"Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Puan meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, dan pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari. Puan juga menyerahkan tambahan 30.000 dosis vaksin untuk warga Surabaya dan Jawa Timur.

Vaksinasi Covid-19 di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, akan berlangsung 20 hari, dimulai pada 6 Juli 2021. Target minimal penerima vaksin di lokasi tersebut mencapai 50.000 orang per hari.

Puan menuturkan, untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Baca Juga: DPR Tak Masalah Halamannya Disulap jadi RS Darurat Covid, Tapi Tunggu Diminta Kemenkes

Menurut Puan, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.

Khofifah Indar Parawansa sangat senang dengan kunjungan dan bantuan yang disampaikan Puan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 di Jawa Tmur. Khofifah menyatakan para pimpinan di Jawa Timur solid bergotong royong dalam menangani pandemi Covid-19.

“Kami berharap dukungan Ibu Puan, kehadiran, dan semangat yang Ibu Puan injeksi, jadi tambahan semangat luar biasa bagi kami,” ucap Khofifah.