Respons Kedaruratan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan Nasional
Ninik meminta BPOM untuk memaksimalkan pengawasan post market.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan respon kedaruratan pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan RDP dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K. Lukito, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).
“Kami minta pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19 dengan memastikan kecukupan tempat tidur sakit, tempat tidur isolasi dan tempat tidur intensif (ICU), ventilator, oksigen, HFNC, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat," kata Ninik.
Selain itu, lanjut Ninik, pihaknya juga meminta Kemenkes meningkatkan perlindungan terhadap seluruh tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19, termasuk tes PCR berkala, nutrisi, APD, jam kerja, insentif tepat waktu dan lain-lain; mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan di luar Pulau Jawa dan Bali menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19; dan mengoptimalkan tatalaksana penangan pasien Covid-19 untuk meningkatkan angka kesembuhan.
Baca Juga: DPR Sebut Evaluasi PPKM Darurat Dibutuhkan Sebelum Putuskan Perpanjang Lagi 6 Minggu
“Demi meningkatkan kualitas data testing dan tracing di Indonesia, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk memastikan agar data spesimen pemeriksaan Covid-19 yang menggunakan metode Nucleic Acid Amplification Test (qRT PCR, TCM Isothermal, TCM Non Isothermal, dan LAMP) masuk ke dalam New All Record (NAR)," kata Ninik.
Ninik juga meminta Kemenkes berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk mengutamakan percepatan vaksinasi program terutama di daerah-daerah zona merah; memperbaiki distribusi vaksin dari pusat ke daerah; memperbanyak sentra vaksinasi guna mempermudah masyarakat mengakses vaksinasi; dan memastikan percepatan pemberian honorarium vaksinator.
Selain itu, politisi PKB itu juga meminta Kemenkes segera memperbaiki kebijakan penanganan pasien Covid-19 isolasi mandiri dengan memperhatikan seluruh masukan anggota DPR, diantaranya memperluas penyediaan layanan telemedicine; membuat mekanisme bagi Isoman yang tidak bisa menjangkau telemedicine; hingga menyederhanakan prosedur dan persyaratan untuk mengakses bantuan obat pemerintah.
Kemudian bekerjasama dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah untuk secara aktif dan proaktif mengawasi kesehatan pasien isoman menyosialisasikan panduan isman yang benar secara massif dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
Sementara kepada Kepala Badan POM, Ninik meminta BPOM untuk memaksimalkan pengawasan post market guna mengawal distribusi obat-obat Covid-19 di setiap daerah sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Baca Juga: Setuju PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR PDIP: Mohon Bansos Tepat Sasaran
“Badan POM baik sendiri maupun bersama aparat penegak hukum meng intensifkan pengawasan dan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha dan distributor obat-obat Covid-19 agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” tutup legislator dapil Jawa Timur III itu.
