facebook

Kasus Jaksa Pinangki, Hinca Pandjaitan: Pelajaran Pahit bagi Kejaksaan

Fabiola Febrinastri
Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Dr Hinca IP Pandjaitan. (Dok: DPR)
Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Dr Hinca IP Pandjaitan. (Dok: DPR)

Pinangki divonis Pengadilan Tinggi Jakarta pada 14 Juni 2021.

Suara.com - Kasus Jaksa Pinangki  terus menyita perhatian publik. Belum habis rasa keadilan masyarakat terganggu dengan rendahnya vonis hukuman terhadapnya.

"Kini kita  disuguhi dengan pemecatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Meskipun dinyatakan dipecat, menurut hemat saya jelas keputusan ini terlambat," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Dr Hinca IP Pandjaitan.

Pinangki divonis Pengadilan Tinggi Jakarta pada 14 Juni 2021. Sementara baru resmi dipecat, per 5 Agustus 2021. Argumentasi dari Kejaksaan RI menyatakan bahwa proses pemecatan menunggu status inkracht setelah Jaksa dan Pinangki dipastikan tidak melakukan Kasasi.

"Padahal jangka waktu untuk mengajukan Kasasi hanya sebatas 14 Hari. Maka secara normatif, seyogyanya Keputusan Pemecatan dengan tidak hormat tersebut sudah bisa dikeluarkan bulan Juli 2021," tambahnya.

Baca Juga: Anggota DPR RI Siapkan 700 Kuota Vaksin Bagi Napi di Rutan Makassar

Tentu karena pemecatannya baru dilakukan sekarang kesan di publik tidak baik, karena mayoritas publik beranggapan bahwa Pinangki baru dipecat setelah desakan publik deras mengalir yang terakhir disampaikan MAKI yng mengungkap ke Publik fakta bahwa Pinangki masih menerima gaji dan masih berstatus ASN.

Peristiwa ini wajib dievaluasi, bagaimanapun Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum, sehingga mau tidak mau menjadi salah satu wajah penegakan hukum di Tanah Air.

Komisi III DPR RI mendorong perbaikan di tubuh Kejaksaan RI, agar lebih profesional dalam menyelesaikan suatu perkara. Saat ada oknum dari Kejaksaan RI yang terbukti bersalah secara hukum, sudah menjadi kewajiban Kejaksaan RI untuk bertindak tegas.

Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa ada pihak yang diistimewakan hanya karena pangkat dan kedudukannya. Ingat prinsip Equality before the law adalah kunci negara hukum berkeadilan. 

Baca Juga: DPR: Pendaftaran Parlemen Remaja 2021 Resmi Ditutup


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI