Roadshow Politik Kesejahteraan, Warga NTB Curhat Pupuk hingga Pariwisata ke Gus Muhaimin
Pupuk yang langka menambah beban petani NTB di masa Pandemi.
Suara.com - Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) melakukan roadshow politik kesejahteraan. Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi yang pertama melakukan pertemuan secara virtual dengan Gus Muhaimin pada Senin, (9/8/2021).
"Sebetulnya acara ini saya harus datang ke NTB, kita tunda-tunda terus nunggu pandemi agak mereda, tapi tidak kunjung mereda, sehingga acara ini kita lanjutkan saja secara virtual tapi tidak mengurangi khidmad silaturahmi," kata Gus Muhaimin mengawali sambutannya.
Menurut Gus Muhaimin, roadshow politik kesejahteraan bukan hanya menjadi kekuatan berfikir mengatasi masalah, tapi bersama-sama merencanakan dan mencari solusi tantangan kehidupan bangsa dengan lebih baik.
"Roadshow politik kesejahteraan ini bagian dari rangkaian tulisan buku saya yang sudah dilaunching tahun lalu. Kita terus minta masukan dari pakar, guru besar, jurnalis, aktivis, intelektual, alim ulama, agar rancangan masa depan politik kesejahteraan ini terwujud dengan cepat," tuturnya.
Baca Juga: Turunkan Tim ke Solo, MKD Bakal Tegur Anggota DPR yang Gelar Resepsi saat PPKM
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui realitas bangsa Indonesia yang beragam. Kultur keagamaan yang kuat, solidaritas yang tinggi, tapi juga ada realitas yang jomplang di sisi pendidikan, termasuk dalam masalah ekonomi.
Karena itu, dia ingin mendengar secara langsung bagaimana realita di NTB secara langsung.
"Dalam roadshow politik kesejahteraan ini saya ingin mendengarkan laporan bagaimana yg terjadi di sana, kondisi terkini di NTB, baik dari tokoh masyarakat, sahabat-sahabat aktivis, dan lainnya," tutur Gus Muhaimin.
Kepala Desa Lantang, Lombok Tengah, Erwandi, meminta Gus Muhaimin untuk memperhatikan masalah kelangkaan pupuk.
Menurut Erwandi, kelangkaan pupuk menambah beban masyarakat desa yang mayoritas di antaranya adalah petani di tengah Pandemi.
Baca Juga: Rusak Kepercayaan Publik, Kedatangan Puluhan TKA China jadi Blunder Buat Pemerintah
"Penduduk desa kami mayoritas petani. Mereka mengalami kesulitan mengakses pupuk di tingkat desa dan kabupaten. Kami juga melihat KWT (Kelompok Wanita Tani) masyarakat kami juga bagian dari KWT mengalami kendala signifikan dalam produksinya. Sehingga kami memerlukan pembinaan dan support permodalan," kata Erwandi.
