alexametrics

Antisipasi Kelangkaan, Komisi IV Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik

Fabiola Febrinastri
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. (Dok: DPR)
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. (Dok: DPR)

Anggaran Rp33 triliun per tahun untuk pupuk subsidi hanya bisa mencukupi 1/3 dari kebutuhan petani.

Suara.com - Kelangkaan stok pupuk subsidi jelang masa tanam selama musim hujan akhir tahun membuat petani di sejumlah daerah kewalahan, karena petani kesulitan dalam bercocok tanam. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong agar petani menggunakan pupuk organik.

“Perlu dimulai dikembangkannya pemberdayaan penggunaan segala jenis pupuk organik, sehingga ada kemandirian pupuk serta efek lain dalam mengembangkan energi terbarukan,” kata Daniel dalam keterangan persnya, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, harus ada kepastian dalam pengelolaan dan distribusi pupuk, khususnya yang akan disubsidi kepada masyarakat.

Apalagi, kata Daniel, sejumlah kelompok tani melaporkan adanya kenaikan harga pupuk subsidi yang relatif tinggi akibat kelangkaan pupuk subsidi.

Baca Juga: Kasus Anak Diperkosa Ayah di Lutim, Anggota DPR Desak Polisi Berpihak ke Korban

“Masalah kelangkaan pupuk ini sudah menjadi persoalan klasik. Mulai dari sistem perencanaan dan pengawasan yang tidak optimal sampai minimnya realisasi alokasi kebutuhan subsidi pupuk ke petani,” tuturnya.

Daniel menyoroti produksi pupuk subsidi yang baru bisa mencukupi sekitar 50 persen dari kebutuhan petani. Oleh karena itu dibutuhkan upaya lain untuk menggenjot hasil pertanian.

“Termasuk dengan menggunakan pupuk organik ini. Selain untuk mengurangi ketergantungan pupuk anorganik, pemakaian pupuk organik bisa menjadi langkah pemakaian tanah yang berkelanjutan,” jelas Daniel.

Dinas pertanian diminta untuk memberi pendampingan agar petani bisa belajar memproduksi pupuk organik. Dengan begitu, kata Daniel, petani bisa membuat pupuk organik sesuai dengan standar-standar yang ditentukan.

“Petani juga bisa bekerja sama dengan lembaga yang concern dengan sektor pertanian maupun perguruan tinggi, yang memiliki banyak penelitian terkait pertanian,” sebutnya.

Baca Juga: Anggota DPR ke Polres Lutim: Dukung Ibu Korban Pemerkosaan Anak, Jangan Malah Viktimisasi

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menilai, masih lemahnya administrasi mengenai pupuk bersubsidi membuat banyak ditemukannya kasus-kasus penjualan pupuk subsidi ke pihak yang tidak seharusnya. Contohnya ke perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, baik di kehutanan atau perkebunan dengan berbagai modus.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI