Marak Pinjol Ilegal, Rachmat Gobel Usul Perkuat PNM dan Koperasi
PNM bukan untuk kereta cepat.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengatakan, dalam menghadapi maraknya keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal, negara harus hadir, di antaranya dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi. Ia menilai pinjol ilegal yang menyusahkan masyarakat kecil saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
“Maraknya pinjol karena rakyat kecil butuh uang cepat, mudah, dan dekat. Jadi negara harus bisa menghadirkan lembaga keuangan yang bisa seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita kuatkan PNM dan koperasi,” kata Gobel dalam keterangan pers pada Sabtu, (6/11/2021).
Diakui Gobel, saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, saat ini terdapat 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup.
Namun, sebagian server (peladen) pinjol ilegal ini berada di luar negeri, sehingga bisa dengan mudah muncul kembali dengan nama yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga perlu menindak pengelolanya secara pidana.
Baca Juga: Revisi KUHAP Jamin Prinsip Keadilan Restoratif dengan Mementingkan Aspirasi Masyarakat
"Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan,” puji Gobel.
Namun, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, selain tindakan represif, juga harus diiimbangi dengan tindakan kuratif.
"Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat,” lanjut politisi Partai NasDem itu.
Lanjut Gobel, berdasarkan data Bank Indonesia, outstanding untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun.
“Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,” katanya.
Baca Juga: DPR Sahkan Pemberhentian Hadi Tjahjanto dan Pengangkatan Andika jadi Panglima TNI
Legislator dapil Gorontalo itu menilai secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand.
“Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68 persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi peran mereka sangat besar bagi perekonomian nasional,” kata Gobel.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memperkuat PNM dan koperasi. Terlebih, urainya, Presiden Jokowi telah memuji peran PMN di berbagai forum nasional dan internasional. Terakhir disampaikan dalam forum G20 di Roma pada 30 Oktober 2021 lalu. PNM tak hanya menyalurkan kredit tapi juga melakukan pendampingan. Termasuk perlu adanya penguatan pembiayaan untuk koperasi.
“Jadi jika ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maka berikan pada PNM ini, bukan untuk kereta cepat. Mereka terbukti efektif. Untuk Program Mekaar saja, yang disebut Pak Presiden di Roma, PNM memiliki 44 ribu tenaga pendamping. (Selain itu) bikin koperasi hingga ke tingkat desa. Juga sudah banyak koperasi yang sudah terbukti sehat dan efektif. Salurkan lewat mereka juga,” saran Gobel.
Menurut dia, pekerjaan lain yang juga harus juga dilakukan adalah write off dan hapus tagih terhadap kredit macet UMKM yang di bawah Rp10 juta, serta lakukan pembinaan dan pendampingan koperasi agar manajemen, akuntansi, dan pengelolaan keuangannya rapi sehingga kuat, dan berkembang.
