BKSAP: Kerja Sama adalah Kunci untuk Memperkuat Pemulihan Global

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah

Rabu, 15 Desember 2021 | 12:33 WIB

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Heru Widodo hadir secara virtual dari Gedung Nusantara III DPR RI, dalam agenda The 29th Annual Meeting of The Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), yang diselenggarakan dari Seoul, Korea. Senin (13/12/2021). (Dok: DPR)

Terkait pemulihan ekonomi domestik juga dibutuhkan sebuah payung hukum yang kuat.

Suara.com - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Heru Widodo mengatakan, kerja sama adalah kunci untuk memperkuat pemulihan global, menciptakan ketahanan, serta membangun kemakmuran bagi semua. Ia meyakini, cita-cita itu akan terwujud dengan penguatan persatuan, solidaritas, dan kerja sama global.

Hal ini disampaikan Heru pada forum The 29th Annual Meeting of The Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), yang diselenggarakan dari Seoul, Korea 13-15 Desember 2021. Forum tersebut membahas Ekonomi dan Perdagangan dengan tema International cooperation for greater economic resilience and inclusive growth after the Covid-19 crisis.

“Hanya melalui kerja sama, kita akan melihat ekonomi kita pulih, menguat, dan berkembang. Indonesia selalu menjadi yang terdepan dalam pemajuan multilateralisme, dan kerja sama di forum regional dan internasional,” ungkap Heru yang hadir secara virtual dari Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Politisi Fraksi PKB ini meyakini, dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19, salah satu yang bisa dilakukan adalah menguatkan sistem multilateral yang efektif dan inklusif. Sistem tersebut dikombinasikan dan dikolaborasikan dengan kuat kepada dunia global untuk meningkatkan produksi dan distribusi diagnostik, terapi, dan vaksin yang aman secara tepat waktu.

Terkait pemulihan ekonomi domestik, Heru menekankan, pentingnya memiliki sebuah payung hukum yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Indonesia sendiri juga menempatkan pentingnya pemerintah pusat untuk memperkuat mekanisme jaring pengaman sosial nasional.

“Kami juga percaya perlunya memperkuat mekanisme pengawasan parlemen atas alokasi stimulus fiskal dan penyampaiannya. Omnibus Law juga sudah dibuat. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan iklim usaha, memberikan kepastian hukum, dan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital,” tuturnya.

Ia yakin negara akan bangkit menjadi lebih kuat, ketika negara itu bisa bertahan dalam menghadapi krisis. Hal tersebut tejadi karena pembangunan yang dilakukan sejalan dengan 17 target yang terangkum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Parlemen berperan sangat penting dalam membangun dan memulihkan perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan tugas konstitusional parlemen yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan. Pada saat yang sama, Parlemen Indonesia juga akan meningkatkan kemitraan dengan parlemen negara sahabat sebagai upaya mewujudkan pemulihan global paska pandemi,” pungkasnya.