Komisi VI DPR Keberatan dengan Syarat Pengajuan Kredit Usaha bagi Pelaku UMKM

Suara.com - Komisi VI DPR mengadakan rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI, Demer mengeluhkan proses peminjaman kredit bagi para pelaku usaha yang syaratnya sulit dipenuhi oleh sebagian besar mereka yang sedang terdampak pandemi.

"Ketika saya di lapangan, banyak pengaduan datang. Ada syarat pengajuan kredit, terutama di Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM. Menurut mereka ini memberatkan, pinjam maksimum Rp10 miliar, tapi nantinya harus dengan hasil omset mencapai Rp50 miliar. Padahal mungkin yang mereka butuhkan hanya Rp1 miliar saja untuk kebutuhan mempertahankan usaha mereka," ujar Demer selaku Ketua Raker Komisi VI.

Demer juga menjelaskan, bantuan dana tersebut benar-benar dibutuhkan para pelaku usaha untuk menstabilkan bisnis mereka di tengah pandemi.

"Bantuan dana usaha ini biasanya mereka gunakan untuk bisa mempertahankan pegawai atau karyawan inti, lalu kemudia untuk merawat properti usaha seperti usaha kolam renang, yang mana kolamnya harus dijaga, tamannya harus dijaga," ujar Demer di depan Menteri Investasi

Baca Juga: Minta Perusahaan untuk Lakukan WFH, Komisi IX DPR: Kasus Positif COVID-19 Varian Omicron Meningkat

Demer juga mengkritisi syarat pengajuan kredit yang harus menyertakan cash flow.

"Situasi masih pandemi, gimana ceritanya ada cash flow," tutup Demer.

Sejalan dengan hal tersebut, Bahlil menyatakan optimistis, target tersebut bisa tercapai.

"Itu bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin dengan pengalaman dua tahun (pandemi) di 2020 dan 2021, dengan satu perubahan pola regulasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja, dan tingkat kebutuhan global terhadap sumber daya alam Indonesia, target bakal tercapai," paparnya.

Baca Juga: Gus Muhaimin Minta Pemerintah Lanjutkan Intervensi Harga Minyak Goreng